TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merumuskan kembali revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang akan mengatur pembatasan BBM bersubsidi pertalite dan LPG subsidi.

Pembahasan kembali revisi Perpres tersebut sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak ekonomi dan geopolitik yang kian memanas belakangan ini.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, revisi Perpres 191 Tahun 2019 ini mengatur tentang mekanisme subsidi energi yang akan selesai pada Juni 2024.

Baca juga: Tegas! Menteri ESDM Bakal Tahan Harga BBM hingga Juni, Meski Ada Konflik Iran-Israel

Saat ini, harga BBM masih ditahan oleh pemerintah, terutama harga BBM yang ditahan sampai Juni dengan pertimbangan pemerintah karena kondisi yang masih baru pulih (Covid) sehingga tidak membebankan masyarakat.

"Ya Juni, nanti sebelum itu kami akan evaluasi dulu. Sebelum Juni seharusnya ada bahasan kalau memang perkembangan situasi [geopolitik] makin tidak mendukung," kata Arifin ditemui di Kantor Ditjen Migas, Jakarta, Jumat (19/4).

Ia menuturkan, penyaluran BBM dan LPG subsidi harus ditertibkan lantaran kurang tepat sasaran, banyak orang dengan ekonomi yang baik menggunakan BBM dan LPG subsidi.

Lebih lanjut, Arifin bilang penyaluran BBM dan LPG subsidi ini memang perlu ditertibkan menyusul kondisi harga minyak yang tinggi dan akan menjadi beban APBN.

Pasalnya, Indonesia masih mengimpor minyak dari berbagai negara secara total 840.000 barel per hari (bph), di antaranya impor minyak mentah 240.000 bph dan BBM 600.000 bph.

Baca juga: Konflik Timur Tengah Memanas, Pemerintah Mau Blusukan Cari Minyak ke Afrika hingga Amerika Latin

Seperti diketahui, Konflik Timur Tengah antara Israel dan Iran yang kembali memanas bakal mendorong lonjakan harga minyak. Pasalnya, Iran merupakan salah satu produsen minyak mentah terbesar di dunia.

Iran menyumbang sekitar 3,3 persen pasokan global dan memproduksi 2,4 juta barel minyak per hari. Pada 2023, Iran menjadi sumber pertumbuhan pasokan terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.(Kontan)