Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menilai permintaan menghapus study tour perlu dikaji lebih dalam.

Sandiaga mengatakan, kajian menghapus study tour memerlukan kajian yang lebih komprehensif.

Adapun permintaan menghapus study tour imbas dari kecelakaan bus pariwisata di Ciater, Subang, Jawa Barat yang menewaskan 11 orang.

Baca juga: Kisah Mahesya dan Dimas, Korban Bus Maut di Subang, Rela Jadi Kuli Pasir Demi Ikut Acara Perpisahan

"Ini perlu kajian yang lebih mendalam. Kalau untuk mengurangi saja, tanpa ada landasan data yang jelas, tentunya mungkin ini keputusan yang perlu kita dalami, dan pelajari lebih komprehensif," katanya ketika ditemui di kantor Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).

Meski demikian, jika peraturan mengenai study tour ini diperketat, ia setuju akan hal itu.

"Kalau memperketat dan melarang study tour yang menunjuk bus tanpa melakukan pengecekan, saya sepakat. Jadi kalau study tour-nya itu dilakukan, harus ada langkah-langkahnya," ujar Sandiaga.

Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, dalam kegiatan study tour, penyelenggara, guru-guru, hingga orang tua murid harus ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Sandiaga mengatakan aturan yang perlu diperketat adalah penunjukan kendaraan dan kelayakan supir yang mengemudi.

Peraturan yang telah ada itu harus diperketat lagi dari segi implementasi dan sanksinya.

Para operator bus yang masih mengoperasikan bus tidak laik serta tidak terdaftar dan teregistrasi, harus diberi sanksi.

"Untuk sertifikasi dan izin bagi pengemudi bus-bus pariwisata ini harus diperketat," tutur Sandiaga.

Baca juga: Cerita Ega Menyelamatkan Diri dari Kecelakaan Bus di Subang, Keluar Melalui Atap yang Ringsek

Sebelumnya, Pengamat Pendidikan Ubaid Matraji meminta sekolah untuk menghapus semua kegiatan yang di luar sekolah apalagi yang memungut dana dari siswa.

Study tour atau wisuda misalnya, disebutnya tidak memiliki manfaat pada meningkatkan pendidikan dan pembelajaran.

"Intinya semua kegiatan sekolah harus berkontribusi dengan pembelajaran di sekolah. Jangan membuat acara-acara yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, dengan pembelajaran, justru memperberat orangtua," kata dia saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (12/5/2024)

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) ini menuturkan, daripada menggelar kegiatan study tour atau wisuda dimana sering dikeluhkan memberatkan orang tua karena memungut biaya yang tidak sedikit, sekolah harusnya fokus untuk membina minat dan bakat anak semaksimal mungkin.

Mengembangkan karakter siswa dengan baik dan mempersiapkan para siswa agar jadi pribadi tangguh di tengah masyarakat.

"Jangan gelar acara foya-foya, tidak semua orang tua murid memiliki ekonomi yang bagus untuk membayar kegiatan itu. Apalagi saat siswa tidak ikut kegiatan ada diskriminasi yang dilakukan misalkan mengancam surat kelulusan tidak dikeluarkan atau bahkan menahan ijazah," terang Ubaid.

Dengan demikian, ia mendorong agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengeluarkan kebijakan melarang sekolah menyelenggarakan kegiatan study tour.

"Itu kegiatan akal-akalan sekolah dan komite sekolah, yang kemudian dikait-kaitkmkan dengan kegiatan sekolah. Kenapa harus keluar sekolah, harus keluarkan dana, orang tua sampai berhutang. Jadi sebenarnya wisuda, study tour itu tidak ada hubungannya sama pendidikan, sama pembelajaran," kata dia.

"Kemudian ada hal-hal yang tidak disangka kita ucapkan belasungkawa, tapi tolong dinas pendidikan melarang kegiatan yang tidak ada faedahnya itu," tambah Ubaid.