Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengungkapkan, sebanyak 26.415 kontainer tertahan di Pelabuhan yang terdiri dari 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.11 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak.

Menurutnya, ribuan kontainer yang tertahan itu lantaran kesulitan dalam perizinan impor atas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 yang memerlukan persetujuan impor (PI) dan Pertek dari Kementerian Perindustrian.

Baca juga: 26 Ribu Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Menko Airlangga dan Sri Mulyani ke Tanjung Priok Hari Ini

"Terdapat kendala dalam perizinan impor dan yang sampai saat ini kita melihat bahwa ada sekitar 26.000 kontainer yang tertahan di pelabuhan," kata Airlangga dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara virtual, dikutip Sabtu (18/5/2024).

Menko Airlangga menjelaskan, beberapa komoditi impor yang masih tertahan itu merupakan besi dan baja, tekstil dan produk tekstil, produk kimia, produk elektronik dan komoditas lainnya.

Baca juga: Aturan Impor Direvisi, Pemerintah Terbitkan Permendag 8 Tahun 2024

Untuk itu, pemerintah kembali merevisi Permendag 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Aturan ini sudah berlaku sejak Jumat (17/5/2024) kemarin.

Airlangga Hartarto menyatakan, penerbitan revisi Permendag tersebut menindaklanjuti rapat internal dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (17/5).

"Per sore ini telah diterbitkan dan telah diundangkan Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024," kata Menko Perekonomian dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara virtual, dikutip Sabtu.

Airlangga menyatakan, melalui Permendag ini terjadi relaksasi beberapa komoditas yang sebelumnya diperketat oleh Permendag 36 Tahun 2023 yaitu barang elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris, tas dan katup. Kemudian, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, perbekalan rumah tangga, tas dan katup.

Kata dia, komoditas tersebut tidak perlu lagi menggunakan Pertek dari Kementerian Perindustrian hanya perlu laporan surveyor (LS) tanpa perlu persetujuan impor (PI).

"Nah artinya komoditas yang di dalam permendag tersebut diperketat, dikembalikan ke aturan sesuai dengan Permendag 25 yaitu hanya perlu laporan daripada survei atau LS," tutur Airlangga.