Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah soal pernyataan yang menyebutkan Indonesia adalah negara proteksionis.

Luhut bilang, ada negara tetangga RI yang menyebut hal demikian. Ia tidak memberi tahu negara mana yang melontarkan pernyataan itu.

"Ada negara tetangga kita yang menyebut kita ini proteksionis. Itu tidak benar sama sekali," katanya dalam konferensi pers di Media Center World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Selasa (21/5/2024).

Baca juga: Luhut Klaim, Tanpa Pasokan Nikel dari Indonesia, Pasar Mobil Listrik AS Bakal Terpuruk

Luhut mengatakan, hilirisasi nikel yang dilakukan Indonesia hanya satu turunan yang dilarang, yakni hingga stainless steel.

Selebihnya hinga katoda, anoda, dan sebagainya, bebas diekspor.

"Kita nikel itu hanya satu turunan yang kita larang sampai stainless steel. Sampai katoda, anoda, dan sebagainya itu kita bebas mau dia ekspor silahkan saja," kata Luhut.

"Tapi yang tadi layer kedua ini kita yang harus menikmati, karena itu yang paling banyak nilai tambahnya buat bangsa Indonesia," sambungnya.

Ia mengatakan, pemerintah RI paham sekali mengenai penawaran dan permintaan (supply and demand), serta mengenai mekanisme pasar.

Luhut kemudian mencontohkan jika di negara tetangga, biaya transportasinya seperti gaji dari pengemudi truknya bisa mencapai 300 ribu dolar Amerika Serikat (AS).

"Biayanya jadi tinggi [karena] dia harus mengangkut berapa ratus kilometer dengan truk," tutur Luhut.

"Kita (di Indonesia) hanya dengan 1-2 dolar AS, hanya perlu angkut dari mining site ke pelabuhan atau ke tempat smelternya," lanjutnya.

Luhut pun menegaskan bahwa Indonesia jangan mau ditindas atau di-bully oleh negara lain.

"Kita jangan mau dibully sama negara-negara yang pengen kita ini tetap terbelakang. Bangsa ini bangsa besar. Kita jangan pernah mau dibully orang," pungkasnya.