Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan alasan di balik pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan Global Water Fund.

Usulan tersebut dilayangkan Pemerintah RI ketika gelaran World Water Forum ke-10 di Bali.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, Global Water Fund ini didasari pada kondisi bahwa untuk sektor air sangat tergantung dengan pembiayaan publik.

Baca juga: Menteri PUPR Buka-bukaan Soal 120 Proyek Strategis yang Akan Digulirkan di World Water Forum Bali

Seringkali anggaran yang dialokasikan untuk sektor air ini sangat kecil.

Padahal, kata Herry, jika merujuk pada Sustainable Development Goal Nomor 6, pada 2030 kebutuhan biaya untuk air secara global mencapai 6,7 triliun dolar Amerika Serikat (AS).

Sementara itu, alokasi yang digunakan untuk sektor air ini kurang dari 2 persen.

Herry mengatakan, hal tersebut mendorong perlu adanya shifting atau pergeseran.

Pergeseran itu artinya mulai mengajak swasta untuk bisa terlibat di proyek-proyek air, baik itu sumber daya air maupun untuk air minumnya sendiri, termasuk sanitasi.

Melibatkan swasta ini yang akhirnya diusulkan pemerintah RI agar adanya pembentuka.ln Global Water Fund.

Herry berharap Global Water Fund ini akan dimiliki oleh masing-masing negara untuk mengatasi permasalahan air di setiap negara.

Baca juga: Menteri PUPR Masuk Bursa Cagub DKI, Basuki: Cuma Bercanda Saja Itu

Pembentukan Global Water Fund ini masih harus melalui beberapa tahapan yang harus dilakukan hingga kelak bisa terbentuk secara resmi.

"Mulai dari siapa nanti yang bisa berpartisipasi di sana, mungkin ada lembaga pembiayaan ya atau negaranya sendiri yang chip in, dan seterusnya," kata Hery dalam konferensi pers di World Water Forum ke-24, Bali, Rabu (22/5/2024).

Ia mengatakan, lingkup yang diharapkan dilakukan oleh Global Water Fund ini berangkat dari hulu sampai hilir.