Mereka menyatakan kegiatan PWF tidak sejalan dengan imbauan Gubernur Bali dan sarat dengan kepentingan asing.

Baca juga: Menteri PUPR Buka-bukaan Soal 120 Proyek Strategis yang Akan Digulirkan di World Water Forum Bali

Gus Yadi, Koordinator Aliansi Gabungan Masyarakat Bali menuding kehadiran PWF merupakan bentuk campur tangan asing yang tidak diinginkan.

"Kami menegaskan bahwa kami tidak akan membiarkan agenda asing mengganggu kedamaian dan keharmonisan di Bali," ungkap Gus Yadi melalui keterangan tertulis, Selasa (21/5/2024).

Aliansi Gabungan Masyarakat Bali juga menyoroti PWF tidak mencerminkan aspirasi atau kebutuhan sebenarnya dari masyarakat Bali.

Mereka meminta kepada pemerintah setempat untuk menindaklanjuti penolakan mereka terhadap PWF ini.

"Pemerintah harus berpihak kepada suara-suara masyarakat Bali dan menahan diri dari menerima agenda asing yang tidak sesuai dengan kepentingan lokal," ungkapnya.

Sementara itu dilansir Tribun Bali, kegiatan PWF tersebut digelar Forum Pro-Demokrasi (Prodem) Bali.

Sekretaris Forum Pro-Demokrasi Bali, Roberto Hutabarat mengatakan kegiatan PWF didatangai kelompok ormas meminta acara dibubarkan, pada Senin kemarin.

Padahal menurutnya, PWF 2024 adalah forum masyarakat sipil yang ditujukan sebagai ruang untuk mengkritisi privatisasi air, dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat.

“Kelompok Ormas PGN dalam melakukan pembubaran menggunakan cara-cara yang memaksa, mengintimidasi serta melanggar hukum."

"Tercatat bahwa kelompok ini melakukan perampasan banner, baliho, dan atribut agenda secara paksa, dan bahkan melakukan kekerasan fisik kepada beberapa peserta forum,” jelas Robert.

Prodem meminta pemerintah menghentikan segala bentuk intimidasi, dan kekerasan dalam pelaksanaan PWF 2024.

Baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun organisasi kemasyarakatan.

Mereka juga mendesak agar negara menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat melakukan kritik tanpa ada tekanan.