Tarif LRT Jabodebek Bakal Kembali Normal Mulai Sabtu, 1 Juni 2024
Tarif Kereta Light Rail Transit (LRT) Jabodebek akan kembali normal mulai Sabtu 1 JUni 2024. besok.
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menyatakan tarif Kereta Light Rail Transit (LRT) Jabodebek akan kembali normal mulai Sabtu 1 JUni 2024. besok.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal menyatakan, tarif normal LRT Jabodebek itu sebesar Rp 5.000 untuk satu kilometer pertama sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2023.
Penerapan tarif normal ini sekaligus mengakhiri masa berlaku tarif promo yang telah berlangsung sejak 22 Oktober 2023 hingga 31 Mei 2024.
"Meskipun tarif promo berakhir, DJKA tetap memberlakukan tarif maksimal yang sama, yaitu Rp 10.000 pada hari kerja di luar jam sibuk (dan akhir pekan serta Libur Nasional) dan Rp 20.000 pada hari kerja di jam sibuk," kata Risal dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/5/2024).
Risal bilang, keputusan ini diambil berdasarkan minat dan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi terhadap penggunaan LRT Jabodebek, tercermin lebih dari 11 juta orang yang menikmati layanan LRT Jabodebek sejak beroperasi pada Agustus 2023 hingga 28 Mei 2024.
Selain itu, dalam penerapan tarif normal ini, tidak terdapat perubahan waktu jam sibuk, untuk sore hari pukul 16.00 WIB hingga 19.59 WIB dan pagi hari pukul 06.00 WIB hingga 08.59 WIB.
"Kami berharap tarif yang terjangkau serta fasilitas lengkap dan nyaman yang ditawarkan dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan LRT Jabodebek, angkutan transportasi terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi," jelas Risal.
Baca juga: Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Dikebut, Balok Girder Pertama Mulai Diangkat
Sebelumnya kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, tarif promo LRT Jabodebek akan berlanjut hingga akhir April 2024. Seharusnya, tarif promo ini akan berakhir pada 31 Maret 2024.
"Rencananya tarif LRT masih seperti sekarang, dilanjutkan di April," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati saat dihubungi Tribunnews, Kamis (28/3/2024).
Sayangnya, Adita enggan menjelaskan lebih lanjut bahwa tarif promo ini akan berlaku sampai kapan. Namun, dia bilang kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan jumlah penumpang.
Baca juga: LRT Jabodebek Layani 10 Juta Penumpang, Rata-rata Harian 45.287 Orang
Manager Public Relation LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono, berpendapat bahwa tarif promo LRT Jabodebek diprediksi akan diperpanjang dari batas akhir promo yaitu sampai 31 Maret.
Mahendro bilang, terkait penerapan tarif promo ini pihaknya saat tengah melakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selalu operator untuk menindaklanjuti hal tersebut.
"Komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sebagai regulator. Jadi penentuan tarifnya mau berapa, kami lakukan komunikasi. Kami harap karena memang belum capai target kami harap masih diperpanjang," jelas Mahendro kepada wartawan saat Media Briefing di Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2024).
Perpanjangan tarif promo ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 67 tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.
Mahendro tak menampik bahwa ada potensi tarif promo LRT Jabodebek ini akan menjadi permanen diberlakukan. Hanya saja, untuk saat ini manajemen LRT Jabodebek menerapkan tarif sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kalau kita bicara tarif LRT ada peraturan mengacu ke situ. Cuman karena masih baru, untuk meningkatkan minat masyarakat pakai yang sekarang," jelasnya.
Di sisi lain, Mahendro bilang pihaknya mengusulkan tarif LRT Jabodebek menaikkan tarif dari 1 kilometer pertama sebesae Rp 3.000 menjadi Rp 5.000. Meski begitu Mahendro menyerahkan keputusan dari Kemenhub untuk hal tersebut.
"Kalau kami malah mengusulkan untuk di depannya yang dinaikkan, jadi yang Rp 3.000 menjadi Rp 5.000 usulan kami. Cuman terakhir dari Kementerian Perhubungan memutuskan seperti itu, ya kami kan cuman bisa ngusulin jadi tetep aja kementerian yang memutuskan mau seperti apa," ungkap Mahendro.