TRIBUNNEWS.COM - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia berjanji kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memberikan izin usaha pertambangan (IUP) pasca-terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sekedar informasi, PP baru tersebut telah disisipkan pasal baru yaitu Pasal 83A yang berisi diperbolehkannya organisasi masyarakat (ormas) dan keagamaan untuk mengelola pertambangan.

Bahlil mengungkapkan IUP bagi PBNU hampir rampung dan tinggal ditandatangani olehnya.

"Karena itu, tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua," ujarnya dalam Kuliah Umum di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, dikutip dari YouTube Kementerian Investasi/BKPM pada Minggu (2/6/2024).

Bahlil menyebut PBNU bakal memperoleh konsesi tambang batu bara yang cukup besar.

Dia juga menambahkan bahwa langkah pemberian konsesi tambang ke PBNU ini sudah sesuai dengan arahan dari beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi," tutur Bahlil.

Sambil berteriak, Bahlil bertanya kepada peserta yang hadir apakah setuju PBNU diberi konsesi tambang.

Baca juga: Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola IUP Tambang, Anggota DPR: Jadi Komoditas Transaksi Politik

Para peserta hadir pun menjawab setuju yang diucapkan dengan teriakan.

"Setujukan tidak NU kita kasih konsesi tambang? Setuju tidak? Kalau ada yang tidak setuju mau kau apain dia?" tanya Bahlil kepada peserta kuliah umum yang hadir.

"Setuju!" jawab mereka.

Sebelumnya, Jokowi resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Kamis (30/5/2024).

Dikutip dari beleid PP tersebut, ada disisipkan pasal baru yaitu Pasal 83 A yang mengatur organisasi masyarakat (ormas) dan keagamaan diperbolehkan untuk mengelola tambang.

Pada ayat 1, dijelaskan bahwa ormas keagamaan diberikan prioritas untuk diberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) demi kesejahteraan masyarakat.

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," demikian isi pasal tersebut.

Lantas, WIUPK yang diatur dalam ayat 1 adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Lalu pada ayat 3, saham ormas yang berada di badan usaha tersebut tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain tanpa persetujuan Menteri.

Sementara, WIUPK yang diberikan terhadap ormas tersebut berlaku lima tahun sejak PP ini berlaku.

"Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku," demikian isi Pasal 83A ayat 6.

Lalu, ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioirtas kepada badan usaha milik ormas dan organisasi keagamaan akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)