TRIBUNNEWS.COM - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan organisasi masyarakat (ormas) dan keagamaan tidak akan mengelola sendiri konsesi tambang yang diberikan.

Namun, Bahlil mengungkapkan pengelolaan tambang tersebut akan dibantu oleh kontraktor.

Dia mengatakan kontraktor itu akan dicarikan oleh pemerintah setelah ormas menerima izin usaha pertambangan (IUP).

"Nanti kita cari formulasi, kontraktor yang mengerjakan itu adalah kontraktor yang betul-betul profesional dan tidak boleh ada conflict of interest dengan pemegang izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) sebelumnya," kata Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (7/6/2024).

Adapun pernyataan Bahlil ini menjawab pertanyaan publik yang menganggap ormas dan keagamaan tidak memiliki kemampuan mengurusi pertambangan.

Lantas, Bahlil mencontohkan bahwa tidak ada perusahaan di Indonesia yang ketika pertama kali berdiri langsung bisa mengelola tambang.

Dia memastikan seluruh perusahaan tersebut pasti memerlukan bantuan dari kontraktor.

Bahkan, kata Bahlil, perusahaan sekelas PT Freeport sampai saat ini masih menggunakan bantuan kontraktor untuk pengelolaannya.

"Coba tunjukan kepada saya, mana perusahaan republik ini lahir terus kerjain tambang? Freeport saja ada kontraktornya."

"Pemegang-pemegang IUP ini sebagian dikerjakan oleh kontraktor. Tugas kita adalah pemerintah setelah IUP itu diberikan ke ormas, maka kita carikan partner," jelasnya.

Baca juga: Ormas Bisa Dapatkan IUP untuk Kelola Tambang, Menteri Bahlil: Mereka Berjasa Pada Republik

Pada kesempatan yang sama, Bahlil juga mengungkapkan munculnya kebijakan ormas boleh untuk mengelola tambang berasal dari aspirasi masyarakat yang diperoleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan ke daerah.

Alhasil, sambungnya, terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahlil menuturkan, usai adanya aspirasi masyarakat itu, Jokowi menginginkan agar pertambangan tidak hanya dikuasai oleh investor besar saja.

"Kemudian pandangan Bapak Presiden bahwa IUP (izin usaha pertambangan) jangan hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan gede, oleh investor-investor besar."

"Karena dari beberapa perjalanan dinas Bapak Presiden ke daerah, menerima aspirasi juga tentang bagaimana organisasi keagamaan ini juga diperankan tidak hanya sebagai obyek," katanya.

Dia juga menyebut PP itu tidak melanggar aturan perundang-undangan lain, khususnya UU Nomor 3 Tahun 2020 tengan Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selanjutnya, Bahlil mengatakan bahwa PP itu hanya mengakomodir ormas yang memiliki badan usaha.

"Di situ dinyatakan dalam Pasal 6 poin 1 ayat j bahwa pemerintah berhak memberikan prioritas untuk memberikan WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus)," ujar Bahlil.

"Atas dasar itu PP kemudian kita lakukan perubahan di mana PP ini mengakomodir tentang pemberian WIUPK kepada organisasi kemasyarakat dan keagamaan yang memiliki badan usaha," jelasnya.

Bahlil mengatakan terbitnya PP ini demi memberikan hak bagi ormas dan keagamaan yang dianggapnya sudah berjasa di era kemerdekaan dan di tengah masyarakat.

"Emang pada saat negara sebelum merdeka, kena bencana, masalah, emang investor atau pengusaha-pengusaha ini yang mengurus rakyat kita?"

"Orang meninggal duluan, organisasi keagamaan yang mensholatkan itu jenazah," bebernya.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut proses perancangan PP ini sudah melewati kajian akademis dan rapat terbatas (ratas).

Bahkan, katanya, PP ini telah ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif hingga Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

"PP ini sudah diparaf oleh kementerian teknis yang juga sudah diverifikasi landasan-landasannya oleh Kemenkumham dan telah memperoleh approve oleh Jaksa Agung," pungkas Bahlil.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Ormas Kelola Tambang