Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, target investasi sebesar Rp 1.850 triliun yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 tidak sejalan dengan pemberian anggaran untuk Kementerian Investasi.

Hal itu dia sampaikan saat Rapat kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI terkait RKP dan RKA Tahun 2025, Evaluasi Anggaran Tahun 2023 dan Realisasi Anggaran Semester 1 tahun 2024, Selasa (11/6/2024).

"Jadi saya ingin mengatakan dalam forum yang terhormat ini RKP yang dibuat oleh Bappenas dan Menteri Keuangan Rp 1.850 triliun itu tidak inheren bergaris lurus dengan anggaran yang diberikan," kata Bahlil.

Baca juga: Luhut Bilang BTS Tak Perlu karena Ada Starlink, Pengamat: Bikin Ketidakpastian Iklim Investasi!

Alokasi pagu anggaran Kementerian Investasi untuk tahun 2025 sebesar Rp 681 miliar, nilai ini lebih kecil dibandingkan tahun 2024 sebanyak Rp 1,229 miliar. Bahlil bilang, dari anggaran RKP itu sedianya bisa direvisi dari Rp 1.850 triliun menjadi Rp 800 miliar

"Saya menyarankan kepada pimpinan lewat rapat yang terhormat karena bapak-bapak mewakili rakyat kita revisi aja RKP nya, dari Rp 1.850 triliun menjadi Rp 800 triliun karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya," tutur Bahlil.

Di sisi lain, Bahlil juga meminta Komisi VI DPR untuk memanggil Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas agar bisa menjelaskan RKP tahun 2025 untuk Kementerian Investasi.

"Saya minta kepada pimpinan tolong panggil Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas menjelaskan ini. Nah karena itu dalam teori saya dengan basis anggaran yang ada maka saya menurunkan RKP, saya koreksi menjadi Rp 800 miliar," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia, mengaku bingung dengan rencana kerja pemerintah (RKP) untuk target investasi tahun 2025 sebesar Rp 1.850 triliun, namun disatu sisi anggaran Kementerian Investasi lebih kecil yaitu hanya Rp 600 miliar.

Menurut Bahlil, antara target investasi dan alokasi anggaran kementerian itu harus setara. Terlebih lagi, investasi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca juga: ESDM Siapkan Strategi Genjot Produksi dan Minat Investasi di Hulu Migas

"Apa yang terjadi pimpinan, kalau kita lihat pada basis anggaran itu beban target investasi naik tapi dibarengi dengan kenaikan anggaran gitu loh," ujar Bahlil.

"Nah ini tahun 2025 saya baru menemukan teori ekonomi kayak begini, ini kita belajar semua ini karena itu saya tidak akan banyak bicara dalam rapat ini karena belum bisa menemukan teorinya," sambungnya.