TRIBUNNEWS.COM - Kerja sama industri antara Indonesia dengan Tiongkok terus diperkuat di berbagai subsektor, dengan terus memanfaatkan peluang serta kemudahan investasi di Indonesia.

Dalam kunjungan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 12-13 Juni 2024, salah satu agenda Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita adalah melakukan pertemuan dengan Minister of Industry and Information Technology (MIIT) RRT Mr. Jin Zhuanglong dan jajarannya.

Pada pertemuan tersebut, Menperin menyampaikan situasi bisnis di Indonesia, yang sangat strategis bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk menjalankan aktivitas industrinya.

Baca juga: Industri Pemanas Air Dukung Pembangunan IKN, Usung Komitmen Teknologi Ramah Lingkungan

Dalam pertemuan tersebut, Menperin dan MIIT membahas beberapa isu industri yang diharapkan bisa dikembangkan kerja sama antara kedua belah pihak, yaitu industri otomotif dan industri petrokimia.

Menperin menyebutkan, industri Battery Electric Vehicle (BEV) asal Tiongkok berkontribusi luar biasa terhadap perkembangan ekosistem Electric Vehicle (EV) di Indonesia.

“Dari enam industri BEV yang beroperasi di Indonesia, empat di antaranya merupakan industri BEV asal Tiongkok. Hal ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan industri Tiongkok terhadap pasar Indonesia, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi kedua negara yang semakin erat,” ujar Menperin di Beijing, Rabu (12/6/2024) waktu setempat.

Peluang bagi industri EV di Indonesia masih sangat luas. Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah semenjak tahun 2019, industri otomotif Indonesia telah mulai mengembangkan teknologi maju yang berorientasi ramah lingkungan dan rendah emisi, dengan prioritas utama pada mobil listrik berbasis baterai (BEV).

Menperin menyampaikan, Indonesia merupakan pilihan paling strategis sebagai pusat produksi dan ekspor kendaraan listrik, khususnya kendaraan stir kanan yang bisa diekspor ke 54 negara pengguna.

Ia juga mendorong industri mobil listrik Tiongkok untuk meningkatkan kontribusi industri otomotif terhadap nilai ekspor melalui ekspor kendaraan BEV, serta menjajaki penggunaan baterai cell Nickel Manganese Cobalt (NMC) dalam negeri.

Baca juga: Bulog Diminta Akuisisi Industri Beras Kamboja, Begini Respon Asosiasi Petani

Untuk industri petrokimia, Menperin melihat peluang investasi baru yang sangat terbuka dan menguntungkan, terutama bagi para investor yang sudah berpengalaman di sektor industri petrokimia.

Hal ini berdasarkan kapasitas industri petrokimia nasional yang saat ini mencapai lebih dari 14 juta ton per tahun, tetapi masih belum mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Hal ini mendorong total impor produk petrokimia mencapai 8,5 juta ton dengan nilai USD9,5 miliar. Naik signifikan dari tahun 2022 yang mencapai 7,75 juta ton.

“Kami memahami RRT merupakan salah satu pemain global petrokimia yang berhasil mengoptimalkan berbagai sumber daya migas dan batubara menjadi produk-produk kimia yang unggul.

Sehingga, kami mengundang para investor asal RRT dengan tangan terbuka, untuk berinvestasi pada sektor industri petrokimia di Indonesia dan saya memastikan akan adanya kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia,” tegas Menperin.

Kerja sama industri antara Indonesia dan Tiongkok dapat terealisasi dengan baik berkat dukungan pemerintah kedua negara.

Menperin menyampaikan, dalam kunjungan ke Beijing tersebut, pihaknya melakukan beberapa pertemuan dengan pengusaha Tiongkok dalam rangka untuk membahas peningkatan investasi sektor industri di Indonesia. Untuk itu, peran pemerintah amat diperlukan dalam hal ini.

“Pemerintah kedua pihak sudah seyogyanya untuk berperan dengan mendorong kerja sama tersebut khususnya bagi kalangan swasta,” kata Agus.

Kerja sama Kemenperin – MIIT RRT

Kemenperin dan MIIT RRT telah bersepakat dalam Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Sektor Industri yang ditandatangani pada saat perhelatan KTT ASEAN tanggal 8 September 2023 di Jakarta.

MoU tersebut mencakup ruang lingkup yang cukup luas yang tidak terbatas pada kebijakan dan regulasi, industri fotovoltaik, komponen elektronik, peralatan rumah tangga, galangan kapal, industri kecil dan menengah, dan kawasan industri.

“Kami berharap, kesepakatan tersebut dapat diimplementasikan dalam waktu dekat, dan begitu pula pembahasan terkait Nota Kesepahaman tentang Advance Industry Cooperation dapat segera dirampungkan,” jelas Menperin.