Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta bantuan para pengembang perumahan untuk menentukan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025.

Dia meminta pengembang perumahan yang tergabung di asosiasi menyiapkan data dan lokasi rumah yang telah dibangun.

Data tersebut akan menjadi dasar bagi pihakya untuk menyusun data pasokan rumah di lapangan selain juga untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan kuota KPR FLPP tahun depan.

Maruarar bilang selama ini banyak pengembang perumahan yang menyatakan banyak rumah bersubsidi dibangun di lapangan, tetapi tidak bisa akad KPR FLPP karena kuotanya habis.

"Kami rencananya kirim surat ke Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember mendatang untuk jadi dasar pemerintah dalam data rumah dan KPR FLPP rumah bersubsidi," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis pada Senin (23/12/2024).

Saat ini fokus Kementerian PKP adalah pada pembangunan rumah bersubsidi.

Dia mengklaim pengembang setuju pembangunan rumah bersubsidi dan perlu didorong pemerintah karena keterkaitannya dengan kuota KPR FLPP.

"Apalagi banyak pengembang yang mengusulkan agar kuota KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun 2025 sehingga rumah bersubsidi yang telah dibangun bisa dimiliki Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membutuhkan hunian," ujarnya.

Dia juga menyatakan siap turun langsung ke lapangan serta menerjunkan tim dari Kementerian PKP pusat maupun Balai perumahan yang ada di daerah.

Hal itu agar bisa langsung memeriksa rumah-rumah, khususnya yang bersubsidi, yang dibangun pengembang untuk masyarakat.

"Tolong kasih saya data lengkap ya Pak Joko (Ketua Umum DPP REI Joko Suranto) dari semua pengembang anggota REI. Lokasinya di mana saja serta lengkap dengan foto-foto bangunannya," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Diminta Segera Cairkan Tambahan Dana Kuota FLPP 2024

Ppenyaluran program KPR FLPP 2025 ditargetkan naik 4 kali lipat dari 200 ribu ke 800 ribu.

KPR FLPP dipandang sangat penting dan dibutuhkan oleh MBR yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran terjangkau.

Lewat KPR FLPP, MBR bisa dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

Kementerian Perumahan akan meyakinkan DPR, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kenaikan kuota ini.

Baca juga: BRI Targetkan Penyaluran 20.000 Unit KPR Sejahtera FLPP, Simak Persyaratannya!

Dia juga mengusulkan agar proporsi anggaran KPR FLPP antara APBN dan perbankan dibagi rata dengan proporsi 50:50 dari APBN dan perbankan.

Dalam komposisi anggaran KPR FLPP sebelumnya, porsinya sebesar 75:25. Komposisi diubah jadi 50:50 agar ada penghematan dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir," katanya dikutip dari keterangan tertulis pada Senin (2/12/2024).