TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan Kemitraan dan Transparency International Indonesia (TII) menyelenggarakan Youth Integrity Bootcamp 2024 selama tiga hari 9-11 Juni 2024 di Yogyakarta.

Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan keterlibatan kawan muda dalam memantau transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menegaskan pentingnya generasi muda untuk selalu berada di pihak yang benar dan membantu memperbaiki kondisi di negeri ini. Hendi menekankan bahwa pertempuran antara kebaikan dan keburukan harus dimenangkan oleh kebaikan.

Baca juga: LKPP Sebut Sejumlah Truk yang Bergambar Hendi di Jawa Tengah, Salurkan Bantuan Bakti Sosial

"Kawan-kawan harus jadi garda terdepan, mari kita kawal masyarakat yang ada di Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) supaya mereka bisa terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dan nantinya bisa naik kelas," ajak Hendrar Priadi yang akrab disapa Hendi.

Youth Integrity Bootcamp 2024 melibatkan 28 aktivis muda dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur.

Para peserta akan mendapatkan pelatihan intensif mengenai isu antikorupsi, gerakan sosial, dan pengadaan barang/jasa. Bootcamp tahun ini memasuki tahun keempat, dengan cakupan wilayah yang semakin luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hendi berharap melalui forum ini dapat terjadi transfer pengetahuan yang efektif.

"Jika masing-masing daerah memiliki sesuatu yang lebih baik yang sudah diterapkan, maka bisa sharing ke teman yang lain. Amati, tiru, modifikasi, bawa ke daerah masing-masing dan diterapkan, pasti akan ada percepatan dan perbaikan," jelas Hendi.

Ia juga memaparkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menunjukkan total kerugian negara dari tahun 2013-2022 akibat korupsi sebesar 209,3 triliun.

Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jika 400 triliun digunakan dengan benar dalam proses pengadaan barang/jasa, digunakan untuk membeli produk dalam negeri, maka akan ada dua juta tenaga kerja yang terlibat, dan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi 1,5 hingga 1,8 persen.

Baca juga: Kepala LKPP: Masyarakat Bisa Pantau Proses Pengadaan Pemerintah Lewat Katalog Elektronik Versi 6

Hendi menjelaskan tentang katalog elektronik sebagai salah satu upaya memperkuat ekonomi berkelanjutan.

Dengan pengembangan katalog elektronik versi 6, diharapkan proses transaksi akan lebih cepat dan produk yang ditampilkan memiliki informasi lengkap terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan UMKK, serta pembekuan produk impor jika sudah memiliki Produk Dalam Negeri (PDN) sebagai substitusi.

Fitur lain yang dikembangkan adalah e-audit untuk memastikan proses transaksi bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pencegahan korupsi diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam mewujudkan pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia.

Melalui program ini, pengadaan publik di Indonesia diharapkan dapat mengalami revolusi positif yang berdampak luas bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.