"Presiden terpilih, Bapak Prabowo, telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui pelaksanaan program makanan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025, telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, besaran Rp 71 triliun tersebut sudah ada dalam range postur defisit yang dirancang dalam RAPBN 2025 sebesar 2,29-2,82 persen.

"Angka Rp71 triliun bukan merupakan on top di atas itu, tetapi sudah di dalamnya. Nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus," ujarnya.

Sri Mulyani menyebut, untuk detail lebih lanjut dari program makan bergizi gratis ini nanti akan dijelaskan oleh tim dari Prabowo.

Namun, ia menekankan kembali bahwa mengenai program ini dimulai bertahap dan anggaran untuk 2025 sebesar Rp 71 triliun, sudah dimasukkan ke dalam postur APBN dan disepakati Prabowo.

"Kami di Kementerian Keuangan akan terus menyusun APBN ini melalui proses di sidang kabinet sendiri di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, Kabinet Paripurna, Pak Menko Perekonomian dan seluruh kabinet, serta berkonsultasi dengan tim dari Presiden dan Wapres terpilih yaitu Prabowo Gibran," tutur Sri Mulyani.

"Ini semuanya dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan akan dibahas secara transparan dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan," pungkasnya.