Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai penetapan anggaran program makan bergizi gratis yang memakai dana APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun masih perlu dikongkretkan.

Menurutnya, ada banyak detail-detail yang masih rumit dan belum diketahui.

“Ya ini anggaran kompromi. Walaupun untuk tahap pertama atau tahun pertama Rp71 triliun itu besar,” katanya kepada Tribun, Selasa (25/6/2024).

Baca juga: Dasco Gerindra Tegaskan Belum Ada Perubahan Nama Program Makan Siang Gratis jadi Sarapan Gratis

Khudori mengaku tidak tahu persis program populis Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan dijalankan kelak.

Hal itu juga dirasakan masyarakat di mana teknik pelaksanaannya terasa sangat abu-abu.

“Publik sepertinya juga bernasib sama. Yang jelas, program ini baik. Terlepas dari pro dan kontra, program ini baik,” tuturnya.

Selain bermanfaat bagi penerima program, yaitu anak sekolah dan ibu hamil, program ini bisa menciptakan dampak berganda (multiplier effect) yg besar dan luas.

Baik buat UMKM maupun sektor logistik, distribusi/pengangkutan, pertanian dan lain-lain.

Seberapa besar dan luas dampak berganda yang tercipta, amat tergantung pada desain program.

Kalau program diorientasikan dengan mayoritas melibatkan UMKM, pelaku usaha sekitar, bahan baku lokal, pangan lokal tentu dampak bergandanya luas dan besar.

Baca juga: Istana Bantah Duit Pekerja yang Dipungut Tapera untuk Biayai Program Makan Siang Gratis

Dampak berganda akan sempit dan kecil jika program dirancang sebaliknya.

“Kita belum tahu bagaimana program ini dirancang lebih detail dan konkret,” jelas Khudori.

Sebelumnya, Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.