Data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bocor di Dark Web, Jubir Menhub: Database Lama Tahun 2022
Akun @FalconFeedsio menyatakan bahwa ada pelanggaran data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia.
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Perhubungan Adita Irawati mengonfirmasi, data-data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang bocor di dark web merupakan database tahun 2022 lalu.
"Setelah dilakukan pengecekan ini data dan kejadian lama tahun 2022, tidak ada kaitannya dengan kondisi saat ini," kata Adita saat dihubungi Tribunnews, Jumat (28/6/2024).
Adita mengatakan, kebocoran data tersebut merupakan data-data dari pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJU).
Baca juga: Pemerintah Didesak Minta Maaf kepada Masyarakat soal Bocornya Pusat Data Nasional
Dia juga bilang, Kemenhub telah melakukan rapat bersama Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU). Hasilnya, data yang diunggah pada dark web itu merupakan data lama.
"Setelah di analisis lebih jauh oleh tim DKPPU, struktur data yang du upload di breachforum berbeda dengan yang ada saat ini, karena pada saat ada dugaan insiden siber oleh BSSN September 2022 pusdatin langsung mengadakan forensik server dan melakukan VA ke DKPPU," ucap dia.
"Hasil VA (terlampir) terdapat 97 kerentanan dan telah di tindak lanjuti oleh tim IT DKPPU," imbuhnya menegaskan.
Sebelumnya, data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali bocor di dark web. Akun @FalconFeedsio menyatakan bahwa ada pelanggaran data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia.
"Seorang anggota BreachForums telah memposting tentang pelanggaran data signifikan yang melibatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia. Database yang bocor berukuran lebih dari 3GB itu berisi data pegawai, password seluruh pengguna aplikasi dan website, foto KTP pegawai, sertifikat peserta pilot drone, dan data penerbangan terkait pesawat. Keaslian klaim ini masih belum dapat diverifikasi," tulis akun @FalcinFeedsio, Jumat.
Sebagai informasi, kebocoran data Kemenhub ini menjadi kali kedua setelah sebelumnya terkena serangan ransomware dan dijual di situs dark web seharga mulai dari 1.000 hingga 7.000 dolar AS.
