Partai Buruh Duga Ada Praktik Korupsi di Balik Lahirnya Permendag No 8 2024 yang Kontroversial
Presiden KSPI Said Iqbal menduga ada praktik korupsi di balik lahirnya Permendag No 8 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menduga ada praktik korupsi di balik lahirnya Permendag No 8 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Permendag No 8 2024 kini jadi sorotan keras masyarakat dan dunia usaha serta serikat buruh karena berimbas gelombang PHK di industri tekstil.
“Jadi jangan bikin peraturan. Bisa saja, pejabat-pejabat itu patut diduga dapat uang. Ingat tidak korupsinya Dirjen Perdagangan, terkait naiknya harga minyak goreng,” kata Said Iqbal kepada awak media di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024).
Said Iqbal bilang, Kemendag bikin regulasi merugikan rakyat, buruh, serta dunia usaha lewat Peraturan Menteri dan Peraturan Dirjen.
"Karena itu patut diduga ada korupsi, termasuk industri tekstil, jasa kurir ini dan logistik,” tegasnya.
Said Iqbal juga menyinggung keanehan soal tidak dikeluarkannya aturan antidumping dari Kementerian Keuangan. Sehingga barang impor membanjiri dalam negeri.
Baca juga: Pekerja Tekstil Indonesia Demo di Kawasan Patung Kuda, Minta Kembalikan Permendag No 36 2023
“Kenapa Kemenkeu nggak ngeluarin yang namanya biaya masuk antidamping, itu sudah berapa tahun, dua tahun nggak diperpanjang. Akibatnya Mendag memanfaatkan itu membuat Permendag, itu kita baca secara politiknya. Saya minta KPK untuk periksa itu,” tegasnya.
