Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Pemerintah Petakan Sektor-sektor Potensial untuk Dorong Investasi Hijau di Daerah

BKPM melakukan pemetaan potensi sektor-sektor dalam mendukung masuknya investasi hijau.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Pemerintah Petakan Sektor-sektor Potensial untuk Dorong Investasi Hijau di Daerah
handout
Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi/BKPM M. Pradana Indraputra (kedua kanan) dalam Sustainable District Outlook. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) mengadakan acara Sustainable District Outlook 2024 dengan tema Transformasi Kabupaten Lestari Menuju Visi Indonesia 2045: Aksi, Inovasi, dan Kolaborasi.

Acara ini dihadiri berbagai pihak seperti pemerintah kabupaten, mitra pembangunan, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk menyoroti bagaimana 9 kabupaten sejauh ini berproses merealisasikan komitmennya dalam bertransisi menjadi kabupaten hijau.

Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi/BKPM M. Pradana Indraputra menyampaikan pemerintah menerbitkan kajian dalam mendorong ekonomi hijau termasuk di kabupaten.

Dia bilang, BKPM melakukan pemetaan potensi sektor-sektor dalam mendukung masuknya investasi hijau.

“Kami memotret dan menganalisis persoalan di lapangan, dan menyusun skenario strategi operasionalisasi penanaman modal yang memungkinkan,” kata Dana, sapaannya di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah terkait ekonomi hijau ini antara lain mengembangkan desain kebijakan dan regulasi khusus untuk ekonomi hijau, mendesain kembali kelembagaan untuk ekonomi hijau supaya lebih kuat dan tidak saling tumpang tindih.

Berita Rekomendasi

Selain itu, mensinkronisasi peta jalan ekonomi hijau dengan peta jalan NDC dan investasi, mensinkronisasi sistem pendukung untuk pembiayaan NDC dan investasi, memperluas kerjasama bilateral dan multilateral khusus untuk percepatan transisi ekonomi hijau.

“Kami pun mengoptimalkan peran perwakilan pemerintah untuk ‘green branding’ secara kontinu,” jelas Pradana.

Kementerian Investasi mengapresiasi komitmen dari 9 kabupaten anggota yang ditunjukkan dengan telah terintegrasinya perencanaan daerah dengan berbagai inovasi dan pengembangan portfolio berbasis alam yang sejalan dengan arah kajian tersebut.

Baca juga: Operasikan PLTS di 3 Pabrik, Uni-charm Belanja Sertifikat Energi Hijau dari PLN

BKPM mencatat Indonesia memiliki kekayaan yang berlimah baik dari sektor pertambangan, mineral, perikanan, dan perkebunan.

Namun demikian masih ada pekerjaan rumah yang perlu selesaikan yakni program hilirisasi atau nilai tambah dari suatu produk industri.

Pradana menjelaskan selama ini Kementerian Investasi/BKPM hanya bisa melakukan pemetaan sudah terkait industri yang bagus untuk investasi.

Namun, kelemahan Kementrian Investasi/ tidak bisa mengelola keuangan.

"Tapi kami hanya bisa membantu memfasilitasi yang menjadi komitmen kami untuk membantu industri-industri dengan memajukan kabupaten-kabupaten yang punya nilai jual. Terutama di sektor perkebunan kehutannya untuk dalam tanda kutip kita jual ke investor dalam negeri maupun luar negeri," imbuhnya.

Baca juga: Dorong Ekonomi Hijau, Barito Renewables Perluas Portofolio Sektor Energi Terbarukan

Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sarman Simanjorang menyambut baik upaya LTKL yang telah menyelenggarakan Sustainable District Outlook.

“Sebagai mitra strategis ini tentu sejalan dengan apa yang dilakukan Apkasi dan kami berkomitmen untuk mendorong seluruh kabupaten anggota Apkasi untuk juga berkomitmen dan melakukan atau mereplikasi upaya yang serupa sesuai dengan karakteristik kabupaten masing-masing, menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Kepala Sekretariat LTKL Ristika Putri Istanti menambahkan, bahwa tahun 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia dengan pergantian pemerintahan yang mempengaruhi kebijakan dan rencana pembangunan berkelanjutan.

LTKL yang merupakan asosiasi pemerintah kabupaten yang fokus pada pembangunan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, bekerja sama dengan sembilan kabupaten anggota dan 26 mitra pembangunan

Selama periode setahun ini, ada beberapa sorotan capaian yang krusial.

Di antaranya 361.309,61 hektar lahan di 9 kabupaten telah dilegalisasi melalui peraturan reforma agraria.

Selain itu, 78.421,31 hektar lahan di 6 kabupaten telah ditetapkan sebagai Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

“Di sisi lain, 243 program bersama telah dihasilkan di 7 kabupaten, dan sebanyak 298 orang muda yang tinggal di kabupaten telah terhubung dengan green jobs,” urainya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas