Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) mengadakan acara Sustainable District Outlook 2024 dengan tema Transformasi Kabupaten Lestari Menuju Visi Indonesia 2045: Aksi, Inovasi, dan Kolaborasi.

Acara ini dihadiri berbagai pihak seperti pemerintah kabupaten, mitra pembangunan, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk menyoroti bagaimana 9 kabupaten sejauh ini berproses merealisasikan komitmennya dalam bertransisi menjadi kabupaten hijau.

Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi/BKPM M. Pradana Indraputra menyampaikan pemerintah menerbitkan kajian dalam mendorong ekonomi hijau termasuk di kabupaten.

Dia bilang, BKPM melakukan pemetaan potensi sektor-sektor dalam mendukung masuknya investasi hijau.

“Kami memotret dan menganalisis persoalan di lapangan, dan menyusun skenario strategi operasionalisasi penanaman modal yang memungkinkan,” kata Dana, sapaannya di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah terkait ekonomi hijau ini antara lain mengembangkan desain kebijakan dan regulasi khusus untuk ekonomi hijau, mendesain kembali kelembagaan untuk ekonomi hijau supaya lebih kuat dan tidak saling tumpang tindih.

Selain itu, mensinkronisasi peta jalan ekonomi hijau dengan peta jalan NDC dan investasi, mensinkronisasi sistem pendukung untuk pembiayaan NDC dan investasi, memperluas kerjasama bilateral dan multilateral khusus untuk percepatan transisi ekonomi hijau.

“Kami pun mengoptimalkan peran perwakilan pemerintah untuk ‘green branding’ secara kontinu,” jelas Pradana.

Kementerian Investasi mengapresiasi komitmen dari 9 kabupaten anggota yang ditunjukkan dengan telah terintegrasinya perencanaan daerah dengan berbagai inovasi dan pengembangan portfolio berbasis alam yang sejalan dengan arah kajian tersebut.

Baca juga: Operasikan PLTS di 3 Pabrik, Uni-charm Belanja Sertifikat Energi Hijau dari PLN

BKPM mencatat Indonesia memiliki kekayaan yang berlimah baik dari sektor pertambangan, mineral, perikanan, dan perkebunan.

Namun demikian masih ada pekerjaan rumah yang perlu selesaikan yakni program hilirisasi atau nilai tambah dari suatu produk industri.

Pradana menjelaskan selama ini Kementerian Investasi/BKPM hanya bisa melakukan pemetaan sudah terkait industri yang bagus untuk investasi.

Namun, kelemahan Kementrian Investasi/ tidak bisa mengelola keuangan.