Temui DPR, Erick Thohir Mau Minta PMN Rp 44,24 Triliun untuk BUMN
Erick Thohir mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp 44,24 triliun untuk tambahan modal kerja
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp 44,24 triliun untuk tambahan modal kerja sejumlah perusahaan-perusahaan pelat merah khusus tahun anggaran 2025.
Hal tersebut diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir saat hendak menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI-DPR di Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.
PMN ini digunakan oleh sejumlah BUMN untuk penugasan hingga pengembangan usaha pada masa Pemerintahan Presiden yang akan datang.
Baca juga: BUMN Berbondong-bondong Usulkan PMN, Anggota Komisi VI DPR: Jangan Sampai Jadi Bancakan
"Hari ini PMN atau penugasan yang hampir mencakup 90 persen penugasan. Kita ingin pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak kebingungan," ungkap Erick
Sebagai contoh, penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang diamanatkan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero).
Apabila PMN tersebut disahkan, maka pembangunan infrastruktur tersebut akan berlanjut di era pemerintahan yang akan datang.
"Jalan tol yang di Sumatera, tidak berenti di bangun, masa hanya di Jawa saja. Ya ini bukan karena saya orang lampung atau sumatera, tapi ya keseimbangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya harus berlanjut di semua pulau," bebernya.
Sebelumnya, Erick Thohir telah mengusulkan PMN Tahun 2025 senilai Rp44,24 triliun.
Diantaranya, untuk PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp13,86 triliun dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Fase 2 dan 3.
Baca juga: Ini Sikap Erick Thohir Soal BUMN Tekstil di Sleman Dikabarkan PHK dan Tunggak Gaji Karyawan
Kemudian, PT ASABRI (Persero) sebesar Rp3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan. PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun dalam rangka Program Listrik Desa dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang diusulkan PMN senilai Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR.
Erick meyakini, suntikan negara dalam bentuk PMN ini akan berdampak terhadap kinerja bisnis BUMN, dan nantinya turut berkontribusi terhadap penerimaan negara dalam bentuk dividen.
"Dividen kita ke negara sudah masuk bulan Mei 2024 ini Rp56,7 triliun, dari yang kita harapkan Rp80 triliun lebih (hingga akhir 2024). Dan tahun depan kita akan targetkan beri Rp85 triliun lebih," pungkasnya.
Berikut ini daftar 16 BUMN yang diajukan untuk mendapatkan PMN tahun Anggaran 2025.