Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menerapkan kebijakan zonasi di lingkungan Pelabuhan Merak dan Bakauheni untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan, hal itu dilakukan sesuai dengan aturan pemerintah, penerapan kebijakan zonasi atau sterilisasi ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi ASDP dalam meningkatkan keselamatan, keamanan serta kenyamanan pelayanan bagi para pengguna jasa.

Selain itu sebagai implementasi efektif dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Bab VII Bagian Kesatu terkait Tatanan Kepelabuhan, dan Peraturan Pemerintah PM Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan.

"Dalam hal ini, ASDP juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kepolisian dan TNI untuk memastikan keamanan di lapangan. Kebijakan ini harapannya dapat membantu memperlancar arus kendaraan dan penumpang dalam area pelabuhan," ujar Shelvy dalam keterangannya, Kamis (11/7/2024).

Shelvy mengatakan, zonasi pelabuhan membagi area pelabuhan menjadi beberapa zona dengan akses terbatas. Dia bilang, pemisahan ini dilakukan untuk memisahkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan yang tidak berkepentingan.

"Pihak yang tidak berkepentingan wajib disterilkan dari area pelabuhan termasuk dermaga demi menjaga keamanan dan operasional pelabuhan," imbuhnya.

Shelvy bilang, sejalan dengan kebijakan sterilisasi pelabuhan, ASDP juga konsisten dalam menghadirkan pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik calo melalui program "Say No to Calo" yang mulai diberlakukan pada Senin (1/7) di empat cabang utama ASDP, yaitu Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang, dan Pelabuhan Gilimanuk.

Manajemen merancang program "Say No to Calo" yang bertujuan melindungi pengguna jasa dari praktek percaloan.

Baca juga: ASDP Modernisasi Fasilitas Pelabuhan Merak

"Kehadiran calo berdampak negatif terhadap pelayanan prima di pelabuhan diantaranya ketidaknyamanan penumpang karena mendapatkan tiket dengan harga yang melambung sangat tinggi dari harga resmi. Selain itu, banyak pengguna jasa melaporkan yang mengalami kerugian saat membeli tiket via calo karena boarding pass tidak dapat digunakan saat masuk ke pelabuhan. Hal ini tentu menjadi concern kami untuk dibenahi," tutur Shelvy.

Untuk itu, ASDP meningkatkan patroli di pelabuhan dan menerapkan sistem geofencing yang memastikan pembelian tiket hanya bisa dilakukan melalui loket resmi dan aplikasi Ferizy. Shevly bilang, hanya penumpang dengan tiket resmi yang dapat masuk ke area pelabuhan, berkat filterisasi ketat di titik masuk.

"Dengan kemudahan ini, kami sangat mengharapkan kerjasama dan konsistensi pengguna jasa dan seluruh masyarakat agar tidak lagi membeli tiket melalui calo. Dengan komitmen kuat dari ASDP dan partisipasi aktif dari para pengguna jasa, mari bersama-sama ciptakan pelabuhan yang bebas calo, aman, dan nyaman bagi semua," tegas Shelvy.

Baca juga: ASDP: Investasi Proyek Bakauheni Harbour City Sudah Rp270 Miliar dari Target Rp4,7 Triliun

ASDP juga mempermudah pembelian tiket melalui layanan tiket online Ferizy karena saat ini sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Pemesanan tiket ferry pun sekarang bisa dilakukan hingga 60 hari sebelum keberangkatan lewat aplikasi Ferizy, dengan pembayaran via transfer bank, virtual account, atau e-wallet.

Melalui mekanisme transfer bank dan virtual account tersedia layanan Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BCA, hingga layanan e-wallet seperti LinkAja, ShopeePay, OVO, dan Dana. Ini memudahkan pengguna karena dapat memilih metode yang paling nyaman sesuai kebutuhan masing-masing.