Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan terbit sebelum masa jabatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

Menurutnya, pemerintah belum mengetahui pengganti usaha tambang PT Freeport ini jika izin tambangnya tidak diteruskan. Meskipun masa izin tambang PTFI akan berakhir pada 2041 mendatang.

"Freeport ke depan akan kita lakukan proses perpanjangan, karena 2041 selesai, kalau tidak siapa yang mengelolanya," kata Bahlil dalam acara Kuliah Umum di IPDN yang disiarkan YouTube BKPM, dikutip Jumat (12/7/2024).

Baca juga: Smelter Freeport Resmi Beroperasi, Bisa Produksi 50 Ton Emas per Tahun

"Perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan selesai," imbuhnya menegaskan.

Dikatakan Bahlil, pemerintah Indonesia sendiri telah memiliki saham Freeport sebesar 51 persen. Nantinya kepemilikan saham Freeport akan ditambah 10 persen menjadi 61 persen.

"Sekarang sahamnya negara sudah 51 persen dalam perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan selesai. Itu nanti akan tambah 10 persen, jadi total saham negara freeport itu sebesar 61 persen," jelasnya.

Adapun mengutip Kompas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan izin operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) diperpanjang hingga 2061, dengan perpanjangan ini, izinnya akan bertambah 20 tahun.

Menurut Arifin, perpanjangan izin tersebut mempertimbangkan kebutuhan pasokan bijih tembaga untuk smelter, sehingga ada kepastian proses smelting tetap terjaga.

"Iya (diperpanjang) 2061. Karena begini, dia (Freeport) bangun smelter, kapasitasnya besar, baik yang baru maupun eksisting nya. Jadi memang membutuhkan kepastian pasokan ore (bijih)-nya," ujarnya saat di JCC Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Ia menjelaskan, jika Freeport hanya mengandalkan cadangan pasokan bijih yang ada saat ini, maka produksinya kemungkinan menurun sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Maka dari itu, Freeport harus melakukan eksplorasi lanjutan pada wilayah kerjanya guna memenuhi kebutuhan bijih untuk smelter.

Sementara saat ini Freeport sendiri memiliki dua smelter yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur.

"Kalau dengan mengandalkan ore yang sekarang ini, kemungkinan dia produksinya akan turun. Dia rugi kan," kata dia.

"Jadi memang dengan adanya itu (perpanjangan izin), dia akan mengalokasikan anggaran untuk melakukan eksplorasi di daerah kerjanya. Sehingga bisa memastikan nanti 2061 smelternya itu bisa terjamin pasokannya," lanjut Arifin.

Kebijakan mengenai perpanjangan IUPK Freeport hingga 2061 tersebut akan difasilitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.