Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengingatkan pemerintah terkait harga komoditas unggulan yang menurun tajam. Harga CPO, mineral dan batu bara anjlok. Disebutnya akan mempengaruhi penerimaan negara.

Anis menyampaikan, penurunan harga-harga menandakan bahwa segera berakhirnya era bulan madu atau windfall harga komoditas yang sudah dinikmati semenjak pertengahan bulan Juli tahun 2021.

"Turunnya harga komoditas unggulan tersebut, berdampak terhadap penerimaan negara (Pajak dan PNBP)," ujar Anis saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (17/7/2024).

Baca juga: Jadi Komoditas Strategis, APTI Temanggung Minta Pemerintah Lindungi Tembakau

Menurutnya, hal itu juga tergambar dalam realisasi pendapatan negara semester I tahun 2024 sebesar Rp1.320,73 triliun atau 47,1 persen terhadap APBN 2024. Kinerja penerimaan negara tersebut terkontraksi 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Imbas dari turunnya harga komoditas unggulan juga terasa pada sektor perpajakan. Penerimaan perpajakan semester I tahun 2024 mencapai Rp1.028 triliun atau 44,5 persen terhadap APBN 2024. Kinerja perpajakan tersebut terkontraksi 7,0 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Anis melihat penerimaan negara masih sangat tergantung dari harga komoditas.

"Tentunya Pemerintah sudah harus mengantisipasi, dengan menyusun exit strategy dari dampak moderasi komoditas. Sebab, penurunan harga komoditas sangat sensitif terhadap penerimaan negara. Kita berharap hingga akhir tahun 2024, penerimaan negara bisa sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam APBN 2024," ujar Anis.

Anis mengingatkan agar Pemerintah tetap konsisten menjalankan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang menghasilkan anggaran berkualitas (spending better). Selain itu, masih rendahnya penyerapan belanja sejumlah K/L dibawah angka 30 persen, perlu mendapat perhatian.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja Pemerintah fokus untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang terampil, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevelansi stunting, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung dan pelayanan dasar bidang Kesehatan dan pendidikan," ujar Anis.

Baca juga: Ketentuan SKD Poltekim dan Poltekip Tahun 2024

Anis mengungkapkan semenjak diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mulai diimplementasikan pada APBN tahun 2023.

Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Benang kusut persoalan TKD yang selalu menjadi persoalan pusat dan daerah diharapkan sudah bisa terurai dengan baik.

"Kita ingin realisasi TKD tahun 2024 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya," kata Anis.

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini menyebut pengelolaan pembiayaan anggaran tahun 2024 hendaknya dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal. Pemerintah perlu terus berhati-hati, mengingat pembiayaan utang merupakan komponen terbesar sumber pembiayaan dalam menutup defisit anggaran.

Kinerja pembiayaan utang akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi portofolio, pasar SBN, serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Oleh sebab itu, ucap Anis, Pemerintah diharapkan senantiasa mengelola utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi optimal, baik mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.

"Selain itu, berbagai faktor risiko global tetap perlu diwaspadai dan tetap harus prudent dalam melaksanakan APBN 2024 agar capaian atas target defisit anggaran tetap terjaga," ujar Anis.

Anis berharap terjadi perbaikan kinerja pada semester II APBN tahun 2024, sehingga target APBN 2024 dengan outlook yang dicapai pada akhir tahun 2024, tidak akan terlalu jauh berbeda.

"Keberhasilan APBN 2024 akan menjadi pijakan yang kuat dalam menghantarkan Pemerintahan baru untuk memulai menjalankan pemerintahan dan melaksanakan program Pembangunan yang terdapat dalam APBN 2025," ucap Anis.