Pembangunan Infrastruktur Tak Melulu Pakai APBN, SPAM Semarang Barat Jadi Contoh Skema KPBU
Kemenkeu terus mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia yang didorong tidak hanya melalui APBN
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia yang didorong tidak hanya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), juga menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Salah satu perwujudannya adalah proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat yang sudah berdiri selama empat tahun.
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan RI Brahmantio Isdijoso menyatakan, fasilitas SPAM Semarang Barat ini menjadi contoh pelaksanaan proyek KPBU atas kerjasama Kemenkeu dan Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Baca juga: Menteri AHY Sebut Kemenkeu Telah Menyetujui Kenaikan Anggaran 2024 Kementerian ATR/BPN Rp 675 Miliar
Dia bilang, skema KPBU ini dilakukan untuk memastikan adanya percepatan di dalam penyediaan infrastruktur terutama yang berkaitan dengan air.
"Jadi inilah solusinya dan hari ini kita sudah punya bukti-bukti yang bisa kita gunakan untuk menjawab tantangan pembangunan infrastruktur kedepan, melalui pembiayaan kreatif KPBU dan yang lainnya," kata Brahmantio kepada wartawan di Semarang, Kamis (18/7/2024)
Proyek KPBU SPAM Semarang Barat ini sejatinya diprakarsai oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menyediakan layanan air minum dengan kapasitas target 1.000 liter per detik yang melayani sekitar 70.000 sambungan rumah tangga di Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.
Baca juga: Kemenkeu Catat Penerimaan Pajak Akhir Mei Rp 760,38 Triliun, Melemah Lantaran Kinerja Lifting Migas
Proyek ini mendapatkan dukungan fiskal dari Kementerian Keuangan berupa Fasilitas project development facility (PDF) dan melalui Penjaminan KPBU oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
Kementerian PUPR sendiri memberikan dukungan teknis untuk pembangunan fasilitas intake dan jaringan distribusi utama, sementara Pemerintah Kota Semarang memberikan dukungan dalam pengadaan lahan.
Adapun Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) proyek ini adalah PDAM Tirta Moedal, yang menandatangani perjanjian KPBU dengan SPC bernama PT Air Semarang Barat.
Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Moedal Yudi Indardo mengatakan, keberadaan SPAM Semarang Barat ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita Semarang bahkan menyasar ke seluruh kota Semarang.
Baca juga: Sempat Ditolak, DPR Akhirnya Setujui Anggaran Kemenkeu 2025 Sebesar Rp 53,19 Triliun
"Walaupun judulnya Semarang Barat, tapi bukan wilayah barat saja, karena kemudian ada program pengalihan aliran sehingga yang merasakan dampaknya adalah seluruh kota Semarang," jelas dia.
"Kenapa Semarang Barat sebagai KPBU? karena Semarang Barat dulu cakupannya paling rendah dan kontinuitas alirannya paling enggak bisa maksimal 24 jam. Jadi karena hal itu, Perumda Air Minum Tirtamodal Kota Semarang berkomitmen untuk bisa memanfaatkan SPAM Semarang Barat sesuai dengan tujuan pembangunan SPAM ini," sambungnya.
Sementara itu, seorang warga Sumarjo (77) menyatakan, keberadaan SPAM Semarang Barat ini membantu sebagai konsumsi harian bagi rumah tangga. Sebab, dia bilang, sebelum adanya SPAM ini operasional air yang ada itu tidak berjalan lancar, bahkan hanya mengalir di malam hari.
"Alhamdulillah setelah adanya SPAM Semarang Barat, kami betul-betul merasakan nyamannya air yang kami pakai, bisa untuk minum dan juga tadinya saya menggunakan air minum harus terpaksa beli dari luar pakai galon dan sekarang dari air PAM ini langsung kita minum kita godog dulu tentunya dan untuk konsumsi rumah tangga sangat manfaat sekali," ungkap Sumarjo.