Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar ekonomi turut menyoroti ditunjuknya Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, oleh Presiden Joko Widodo.

Direktur Center of Eco­nomic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan, alangkah baiknya penunjukkan pejabat di Kementerian Keuangan berasal dari profesional, alias teknokrat.

Sehingga diharapkan, saat Prabowo Subianto menjadi Presiden pada Oktober 2024 nanti, dapat menunjuk nama yang lebih profesional.

Baca juga: Thomas Djiwandono-Sudaryono Jadi Wamen, Jokowi Dinilai Pastikan Loyalis Prabowo Adalah Orangnya

"Idealnya tim Prabowo mempersiapkan sosok teknokrat untuk mengisi pos Menkeu ke depan yang memahami fiskal dan tantangan perekonomian," ucap Bhima saat dihubungi, Jumat (19/7/2024).

Sementara, terkait penunjukkan Thomas yang telah terjadi, Bhima menilai pengangkatan tersebut akan memberikan dampak negatif bagi perekonomian dalam negeri.

Hal ini lantaran, urusan fiskal negara tak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik.

"Pengangkatan keponakan Prabowo atau kerabat dekat sekaligus bendahara umum Gerindra sebagai Wamenkeu akan menimbulkan sentimen negatif bagi perekonomian. Ini seolah nepotisme yang dinormalisasi persis era Orba," ungkap Bhima.

"Padahal kebijakan fiskal memainkan peran sentral dan seharusnya bersifat teknokratis menjaga jarak dari kepentingan politik apalagi keluarga," sambungnya.

Bhima melanjutkan, kurang wajar apabila tim transisi Pemerintahan baru sampai harus di-plot menjadi Wamenkeu era Jokowi.

"Ini juga terindikasi semacam trust issue dari sisi Prabowo karena tekanan APBN ke depan mungkin lebih berat sementara program prioritas Prabowo seperti makan siang gratis dan food estate harus diamankan pendanaannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan tugas yang akan dikerjakan Thomas Djiwandono, usai dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.

Baca juga: Thomas Djiwandono Ungkap Tugasnya sebagai Wamenkeu usai Dilantik Presiden Jokowi

Ia mengungkapkan, kehadiran Thomas di Kementerian Keuangan akan fokus dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.

"Jadi kita memang sedang menyusun APBN 2025, fokusnya Mas Thomas akan ikut di dalam penyusunan RAPBN 2025 tersebut," ungkap Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

"Ini kan sekarang dalam tahap penyusunan berdasarkan pembahasan DPR yang sudah dilakukan," sambungnya.

Sri Mulyami mengungkapkan, naskah penyusunan RAPBN ditargetkan dapat rampung dalam waktu dekat.

Dan nantinya naskah tersebut akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk dibacakan saat agenda Nota Keuangan APBN 2025, dan dibacakan dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada16 Agustus 2024 mendatang.

Dengan hadirnya Thomas di Kemenkeu, Sri Mulyani berharap dapat memuluskan transisi Pemerintah sekarang dan yang akan datang, dalam hal ini Pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tentu dengan masuknya mas thomas di sisi akan membuat seluruh komunikasi menjadi lebih mudah," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik tiga Wakil Menteri pada Kamis sore (18/7/2024). Mereka yang dilantik yakni Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian dan Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi atau Wakil BKPM.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta. Para wakil menteri tersebut dilantik berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 45 M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Acara pelantikan diawali dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan wakil menteri yang dilantik.

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.