Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini disebut masih dilanda badai yang sempurna atau the perfect storm.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira, badai tersebut seperti tekanan global dari perang dagang yang muncul imbas terpilihnya kembali Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).

Perang dagang tersebut bisa mengganggu rantai pasok, menekan kinerja ekspor Indonesia, dan menurunkan daya saing RI.

Baca juga: Cerita Prabowo Ditantang Pihak Luar Negeri untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

"Trump buat pusing pemulihan ekonomi global karena politiknya yang serba proteksionis. Suku bunga global juga diperkirakan bisa naik kalau perang dagang meluas," kata Bhima kepada Tribunnews, Jumat (3/1/2025).

Kemudian, soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang dikhususkan untuk barang mewah, Bhima menilai hal tersebut tak cukup untuk menghindarkan Indonesia dari badai.

Sebab, masih ada sembilan kebijakan lain di dalam negeri yang dapat menekan daya beli masyarakat.

"Mulai dari asuransi wajib kendaraan bermotor, opsen STNK, [iuran] tapera, sampaik kenaikan iuran BPJS Kesehatan," ujar Bhima.

Baca juga: Transformasi Sektor Transportasi Diyakini Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Destinasi Wisata

Ia meminta pemerintah memastikan semua kebijakan fiskal yang menekan daya beli kelas menengah ke bawah dapat dibatalkan.

Upah Minimum Provinsi (UMP) yang naik sebesar 6,5 persen pun dinilai Bhima tidak mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

Seharusnya, UMP tahun ini bisa naik sebesar 8 hingga 10 persen, sebab jika hanya 6,5 persen, tak akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi melebihi 5 persen.

"UMP 6,5 persen hanya mampu naikkan konsumsi rumah tangga Rp 43 triliun. Idealnya kemarin UMP 8-10 persen naiknya," ucap Bhima.

RI Masih Punya Peluang

Bhima memandang masih ada peluang menghadapi badai ini dari beberapa industri yang berpotensi tumbuh.