Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah bakal memperluas implementasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) yang digagas oleh antar Kementerian/Lembaga, terhadap sejumlah komoditas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, oleh karenanya Pemerintah terus berupaya melakukan penyempurnaan Simbara.

Sebelumnya, komoditas yang terintegrasi oleh sistem tersebut hanya batu bara. Kemudian, pada peluncuran kali ini diperluas untuk tata kelola timah dan nikel.

Baca juga: Produksi dan Ekspor Bauksit Menurun Sejak Terbitnya Aturan Larangan Ekspor Juni 2023

Menteri Arifin mengungkapkan, ke depan Simbara akan mengawasi tata kelola komoditas mineral seperti tembaga, bauksit, hingga emas.

Hal ini diungkapkannya saat menghadiri peluncuran Simbara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

"Sistem informasi telah terintegrasi dengan Simbara sejak Oktober 2023 dan digunakan untuk mendorong optimalisasi pelayanan perizinan, menciptakan tata kelola pertambangan yang transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan penerimaan negara," ungkap Arifin.

"Selanjutnya kita akan menyelesaikan lagi mineral komoditas seperti tembaga, emas, bauksit, mangan, dan lain-lain," sambungnya.

Arifin melanjutkan, sistem ini sebenarnya telah go live mulai bulan September 2023 yang kala itu masih mengintegrasikan pengelolaan komoditas batubara di dalam satu ekosistem.

Dengan pemanfaatan Simbara, diharapkan penerimaan negara dapat dioptimalkan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas pengawasan bersama antar Kementerian/Lembaga, terwujudnya ekosistem yang mampu mengawal kebijakan Pemerintah.

Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha melalui single entry data, serta pemanfaatan satu data Minerba yang andal dan akurat lintas Kementerian dan Lembaga.

Baca juga: Inisiasi Smart Smelter, Inalum Aplikasikan Digital Twin di Casting Plant

Adapun, Aplikasi SIMBARA yang dibangun melalui integrasi yang dilakukan oleh berbagai lintas Kementerian atau Lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Perhubungan.

Aplikasi ini juga merupakan rangkaian proses tata kelola Minerba dari hulu ke hilir, termasuk juga pemenuhan kewajiban pembayaran dan proses clearance di pelabuhan.

"Ini momen yang penting bagi sektor pertambangan dan batubara, yakni peluncuran sistem informasi simbara. Peluncuran sistem ini sekaligus menandai komitmen pemerintah untuk mengembangkan tatakelola sumber daya alam yang lebih baik, lebih andal, lebih efisien dan transparan," papar Arifin.

"Simbara bukan hanya sekadar sistem informasi tapi juga merupakan integrasi komprehensif dari berbagai proses bisnis pertambangan dari hulu hingga hilir," pungkasnya.