Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui unit usahan PT Pertamina Patra Niaga memperluas wilayah pendataan QR Code untuk konsumen BBM Pertalite untuk kendaraan roda 4 secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, hal ini merupakan upaya mewujudkan subsidi tepat sasaran yang dilakukan oleh pihaknya.

Perluasan pendataan tahap pertama dimulai pertengahan Juli 2024, meliputi wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali yaitu Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Heppy mengatakan, langkah pendataan pengguna Pertalite ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan.

Mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan Pemerintah untuk produk Pertalite.

“Perluasan wilayah ini dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota/kabupaten wilayah Jamali dan sebagian Non Jamali," ucap Heppy dalam pernyataannya, Selasa (23/7/2024).

"Kemudian untuk provinsi lainnya atau sebanyak 283 kota/kabupaten lainnya akan menyusul di tahap berikutnya," sambungnya.

Diketahui, beberapa waktu lalu ramai diberitakan bahwa Pemerintah berencana akan melakukan pembatasan penjualan BBM Subsidi kepada masyarakat.

Kabarnya pembatasan BBM Subsidi akan berlaku pada 17 Agustus 2024. Namun, Heppy menegaskan bahwa ini adalah pendataan bukan pembatasan.

Baca juga: Pemerintah Bersiap Batasi Pembelian Pertalite, Berikut Daftar Mobil dan Motor yang Dilarang

Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM. Pendataan juga diharapkan dapat meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.

Adapun, hingga awal Juli 2024, tercatat lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite sudah mendaftar QR Code.

"Bagi kendaraan roda empat yang belum memiliki QR Code juga tetap akan dilayani, dan akan diarahkan untuk mendaftar di website Subsidi Tepat,” pungkas Heppy.

Baca juga: Aturan Pembatasan BBM Subsidi, Termasuk Pertalite yang Belum Rampung, 3 Menteri Harus Bertemu

Sebelumnya, Pemerintah berencana melakukan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subdisi.

Adapun rencana pemerintah membatasi pembelian BBM saat HUT ke-79 RI atau 17 Agustus 2024, dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.