PROFIL PENULIS

Djoko Setijowarno

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)

MODERNISASI TRANSPORTASI publik tidak seharusnya dipandang sebagai beban anggaran, melainkan wujud pemenuhan kewajiban negara sekaligus investasi strategis jangka panjang. 

Langkah ini merupakan fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan menjamin mobilitas warga yang lebih berkeadilan.

Rencana kenaikan harga BBM subsidi pada Januari 2027 berisiko memicu gelombang protes massa jika masyarakat tidak diberikan alternatif moda transportasi yang murah. 

Sebagai langkah antisipatif, pemerintah perlu segera mengalokasikan Rp 10 triliun menginisiasi pengadaan transportasi umum modern di 200 kota melalui Instruksi Presiden (Inpres). 

Setidaknya masyarakat di kota kecil hingga kota besar sudah dapat menikmati transportasi umum yang mumpuni.

Sebagai gambaran, pagu anggaran program Buy The Service (BTS) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2023 yang sebesar Rp 582 miliar telah mampu menjamin operasional transportasi umum di 10 kota metropolitan dan kota besar. 

Angka ini membuktikan bahwa dengan alokasi yang terukur, pemerintah dapat menyediakan layanan mobilitas publik yang luas dan berkualitas bagi masyarakat urban.

Dengan alokasi Rp 10 triliun, layanan ini bahkan dapat digratiskan bagi mahasiswa, pelajar, dan buruh untuk meredam gejolak sosial. 

Kebijakan ini jauh lebih efisien dan berdampak luas dibandingkan rencana Kementerian Perindustrian memberikan subsidi motor listrik sebesar Rp 30 triliun. 

Sebesar Rp 5 juta diberikan untuk subsidi satu unit motor listrik. 

Pemberdayaan angkutan umum lokal di tingkat daerah dapat menjadi solusi efektif tanpa harus memulai dari nol, sebagaimana yang telah diimplementasikan di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. 

Dengan memanfaatkan 10 persen pembagian opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp 6,1 miliar, Kabupaten Magelang mengalokasikan Rp 2,5 miliar khusus sebagai insentif Angkutan Pedesaan (Angkudes). 

Melalui insentif sebesar Rp 135 ribu per hari operasional sekolah, 78 armada Angkudes pada tahun 2026 mampu melayani sekitar 900 pelajar secara gratis setiap harinya. 

Langkah ini tidak hanya menjamin aksesibilitas pendidikan, tetapi juga menjaga keberlangsungan hidup operator angkutan lokal.

Dari sisi manfaat dan efisiensi anggaran, penguatan transportasi publik jelas merupakan pilihan yang lebih rasional.