(2) pemberdayaan operator lokal, tidak mematikan angkutan eksisting, pemerintah dapat merangkul mereka ke dalam sistem formal dengan standar layanan yang ditentukan pemerintah

(3) digitalisasi, yaitu implementasi sistem pembayaran non-tunai dan pelacakan posisi armada secara real-time di tingkat kota kecil/menengah.

• Keenam, dampak lingkungan dan tata ruang. 

Penyediaan angkutan umum di 200 kota akan mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya, yang secara langsung berdampak pada berkurangnya kemacetan di pusat-pusat kota daerah, penurunan emisi karbon secara kolektif, dan penataan ruang kota yang lebih teratur dan manusiawi.

Penutup

Operasional transportasi umum ini diarahkan untuk menyediakan layanan dengan tarif terjangkau, bahkan gratis, bagi kelompok prioritas seperti buruh, mahasiswa, pelajar, penyandang disabilitas, dan lansia.

Pengalokasian Rp 10 triliun untuk transportasi umum bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi strategis. 

Hasilnya bukan hanya fisik berupa bus atau angkutan, melainkan terciptanya sistem mobilitas nasional yang lebih berkeadilan dan stabil secara ekonomi maupun sosial.

Pembenahan transportasi umum adalah investasi jangka panjang, bukan sekadar beban belanja negara. 

Menyediakan akses mobilitas yang aman dan terjangkau merupakan kewajiban konstitusional pemerintah demi mewujudkan ekosistem perkotaan yang lebih berkelanjutan.