Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom menyarankan agar kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak lebih dari 5 persen hingga 8 persen.

Menurut Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, kalau kenaikannya terlalu tinggi, dikhawatirkan akan menggerus ruang fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Belanja pegawai di APBN itu salah satu beban yang cukup besar, belum ditambah belanja barang. Jadi, belanja birokrasi di APBN sangat besar," kata Bhima kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (26/7/2024).

Ia mengatakan, tahun depan program-program pemerintahan yang baru seperti makan bergizi gratis, food estate, dan pembangunan IKN masih membutuhkan anggaran yang sangat besar. Jadi, Bhima memandang masih harus ada prioritas anggaran.

Baca juga: CORE Soroti Untung Rugi Rencana Kenaikan Gaji ASN bagi Perekonomian Indonesia

Berikutnya, ia mengatakan jangan sampai kenaikan gaji ASN menimbulkan kecemburuan sosial.

Ia pun membandingkan dengan kenaikan upah buruh yang sejak adanya undang-undang cipta kerja mengalami kenaikan yang tidak signifikan.

Bahkan, kata Bhima, ada beberapa provinsi yang kenaikannya cuma 1,4 persen.

Ia menilai, jangan sampai kenaikan gaji ASN menimbulkan gap antara pekerja swasta yang kenaikannya dibatasi oleh formulasi undang-undang cipta kerja, sedangkan gaji ASN kenaikannya lebih tinggi dari delapan persen.

Dia juga bilang bahwa kenaikan yang tak lebih dari delapan persen ini untuk mengkompensasi ASN agar tidak tergerus daya belinya oleh inflasi, khususnya inflasi pangan yang tahun depan diperkirakan masih akan tinggi.

Bhima mengatakan, inflasi bahan pangan masih tujuh hingga delapan persen secara tahunan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum bisa menyatakan apakah gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengalami kenaikan pada 2025.

Airlangga mengatakan, kenaikan gaji ASN ini akan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dan pemerintah masih akan melihat ke depannya

"Ya itu nanti di dalam APBN (2025) ke depan kita lihat," katanya ketika ditemui di Perpustakaan Nasional RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).