Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Uji coba program makan bergizi gratis dinilai salah jika dilakukan di Pulau Jawa.

Seharusnya, kata Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, uji coba dilakukan di Flores, Maluku, dan Papua.

"Salah (kalau di Jawa). Kenapa? Tujuan dari makan siang gratis salah satunya adalah untuk menurunkan angka gizi buruk, sehingga kalau itu ditargetkan, tentu banyak daerah yang lebih miskin daripada Solo," katanya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (26/7/2024).

Diketahui, uji coba makan bergizi gratis baru saja dilakukan di beberapa sekolah di wilayah kota Solo.

Baca juga: Kunjungi Brasil, Menko PMK Muhadjir Effendy Pelajari Program Makan Bergizi Gratis

Uji coba program makan bergizi gratis juga dilakukan di SDN Sentul 03, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Terpilih RI 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka.

Bhima pun menyarankan, daripada uji cobanya dilakukan secara sporadis di banyak tempat, lebih baik dibuat dulu pilot project dari program makan bergizi gratis.

Hal itu untuk melihat apakah program ini benar berhubungan dengan perbaikan gizi buruk dan lain sebagainya.

"Jadi, ada hubungannya gak makan siang gratis sama angka PISA yang akan naik? Ada hubungannya gak dengan gizi buruk? Kan harusnya dicoba tuh di daerah-daerah 3T dulu fokusnya. Uji coba terus di sana, fokus, baru kemudian akan dilihat (hasilnya)," ujar Bhima.

Ia juga mengatakan bahwa tantangan terbesar program makan bergizi gratis datang dari sisi logistik.

Uji coba di Solo disebut tidak tepat karena kota tersebut memiliki banyak penyangga pangan di daerah situ.

Jadi, ia menilai uji coba di Solo tidak mencerminkan kesiapan program makan bergizi gratis kalau diberlakukan secara nasional.

Seharusnya uji coba dilakukan di Papua dan Indonesia bagian timur lainnya yang biaya logistiknya lebih mahal.

Dari situ bisa terlihat, dengan tantangan biaya logistik, apakah program makan bergizi gratis yang di Jawa dan di Papua bisa memiliki kualitas serta standar gizi yang sama atau tidak.

"Masalah logistik dan harga pangan atau harga bahan bakunya antara Jawa dengan luar Jawa itu sudah sangat berbeda. Tingkat inflasinya juga sudah berbeda," ucap Bhima.

"Oleh karena itu ketika tempat uji cobanya salah, maka menghasilkan nanti kebijakan yang timpang," lanjutnya.

Apabila kelak program makan bergizi gratis ingin memberdayakan UMKM atau pelaku usaha lokal di daerah tempat pelaksanaannya, Bhima meragukan hal itu bisa terjadi.

Sebab, ada kemungkinan muncul persaingan dengan rumah tangga dan pelaku usaha yang sama-sama membutuhkan bahan makanan yang sama.

"Kompleks tuh. Distribusi aja satu hal, disparitas harga, inflasi, terus sumbernya dari mana gitu ya," pungkas Bhima.