Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tegaskan skema baru pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM butuh restu Presiden Prabowo. 

Adapun hal itu disampaikan Cak Imin setelah dirinya rapat dengan sejumlah menteri di kantornya di Jakarta, pada Selasa (3/12/2024). 

"Skema pembiayaan baru tentu akan membutuhkan restu dan dukungan presiden. Sehingga rakyat ini, UMKM, pekerja migran mau keluar negeri, butuh minimal Rp 25 juta untuk tiket dan seterusnya, tapi tidak bisa hutang dengan mudah," kata Cak Imin kepada awak media. 

Padahal kata Cak Imin padahal pendapatan jelas setiap bulan, karena kontrak itu belum bisa menjadi kolateral. 

"Begitu juga ekonomi kreatif, kontrak belum bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan kredit," terangnya. 

Ditegaskannya hal itu merupakan contoh-contoh yang akan disempurnakan dalam implementasi dan diawali dengan penyempurnaan regulasi. 

Baca juga: Menko PM Cak Imin Ingin Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Berdampak Ekonomi ke Masyarakat

Kemudian dalam konteks pemberdayaan masyarakat pada rapat tersebut, diterangkannya juga ada sinergi program. 

"Pelatihan yang berbagai tempat ini, kita standarisasi mutu dan kualitas pelatihan, baik itu kewirausahaannya, digitalisasi pengelolaan keuangannya, pemasaran yang bisa menyiapkan untuk produk-produk secara bagus," tegasnya. 

Cak Imin pada kesempatan tersebut menerangkan pihaknya bersama menteri-menteri lainnya. Terus bersinergi agar seluruh pelaksanaan makan bergizi gratis punya dampak ekonomi.

"Bagi masyarakat desa, UMKM, koperasi, pelaku ekonomi di sekitar sekolah. Sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai program ini hanya memberi makan bergizi, tapi justru makan bergizi tersedia dan berdampak ekonomi pada masyarakat," tegasnya. 

Diketahui pada rapat lintas menteri tersebut sejumlah menteri turut hadir. 

Diantaranya Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia, Ahmad Riza Patria.