Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

TRIBUNNEW.COM, LONDON - Menteri keuangan Inggris Rachel Reeves yang baru dilantik PM Inggris Keir Starmer menjelaskan bahwa ekonomi negaranya saat ini dalam kondisi kurang baik, hingga terancam masuk ke jurang kebangkrutan.

Kondisi ini dialami Inggris buntut kas negara yang mengalami defisit atau kekurangan dana sebesar 20 miliar pound atau sekitar Rp 419 triliun (kurs Rp 20.985), sebagaimana dikutip dari France24.

“Inggris berada di ambang kebangkrutan dan mengalami kehancuran finansial,” jelas Reeves.

Baca juga: PM Inggris Baru, Keir Starmer Menyerukan Perlunya Gencatan Senjata di Gaza yang Jelas dan Mendesak

Dalam laporannya Reeves menjelaskan pembengkakan kas terjadi akibat kekacauan yang ditimbulkan oleh kebijakan presiden terdahulu yakni Rishi Sunak dan Partai Konservatif yang dianggap gagal mengelola keuangan negara dengan baik, hingga pertumbuhan ekonomi minus selama beberapa kuartal berturut-turut.

“Kekacauan terjadi buntut kebijakan populis terhadap ekonomi dan layanan publik, Ini menunjukkan bahwa pemerintahan sebelumnya telah membuat komitmen pendanaan yang salah, mereka membuat rincian keuangan tanpa mengetahui dari mana sumber dana itu akan berasal,” jelas Reeves.

Sementara itu merespon pernyataan Reeves, Partai Konservatif membantah laporan tersebut dan menuduh Partai Buruh sengaja menyebarkan informasi yang menyesatkan agar dapat menaikkan pajak.

Senada dengan tudingan Partai Konservatif, Media lokal melaporkan bahwa Menkeu Reeves kemungkinan dalam waktu dekat akan menggunakan laporan defisit sebagai dasar untuk meningkatkan pajak pada anggaran mendatang.

Kebijakan Ekonomi Inggris Dirombak

Baik Reeves maupun Pemerintahan Keir Starmer belum mengungkap langkah apa yang akan diambil kedepannya untuk menekan laju inflasi, mencegah ekonomi Inggris jatuh ke jurang kebangkrutan.

Namun kemungkinan besar Menteri keuangan baru Inggris, Rachel Reeves bakal melakukan pemangkasan pengeluaran lebih dari 13,5 miliar pound sekitar 17,3 miliar dolar AS selama dua tahun mendatang.

Baca juga: Siapa Sir Keir Starmer, perdana menteri baru Inggris setelah Partai Buruh menang Pemilu 2024?

Adapun pemangkasan mencakup pembatalan proyek pembangunan jalan, perbaikan rel kereta serta pembangunan kembali rumah sakit. Selain itu Reeves juga bakal mencegah pensiunan berpenghasilan tinggi menerima pembayaran tahunan untuk biaya pemanas.

Meski sulit dilakukan, namun Reeves yakin dengan kebijakan baru setidaknya pihaknya dapat membantu menutup pengeluaran kas negara yang berlebih akibat kebijakan pemerintah sebelumnya.

“Belanja berlebihan seperti ini tidak dapat dipertahankan. Jika dibiarkan tak terkendali, ini berisiko pada stabilitas ekonomi,” kata Reeves kepada parlemen.

“Karena itu tugas kami untuk mengambil keputusan sulit sekarang untuk melakukan penghematan lebih lanjut,” imbuhnya.