TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah agar tidak lagi mengandalkan impor beras untuk mengatasi ancaman krisis pangan.

Megawati menyampaikan pesan ini di tengah ramainya skandal demurrage impor beras sebesar Rp 294, 5 miliar.

“Negara yang impor atau mengekspor beras itu juga ketar-ketir, mereka kemungkinan menahan (untuk tidak mengekspor) karena buat kebutuhan negara mereka. Kita terus mencarinya kemana,” kata Megawati, Rabu,(31/7/2024).

Megawati mengingatkan agar  fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan agar bisa menjadi lumbung beras negara harus fokus mengurus pangan dan beras.

Direktur lembaga kajian Next Policy, Yusuf Wibisono menyoroti menurunnya produksi nasional beras dari Januari - Juli 2024 yang diperkirakan anjlok hingga 13,3 persen atau setara 2,47 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

“Jatuhnya produksi beras nasional di semester pertama 2024 ini menguatkan kecenderungan penurunan kapasitas produksi beras nasional dalam enam tahun terakhir,” ujar Yusuf.

Yusuf menjelaskan, sejak 2018 produksi beras nasional menunjukkan kecenderungan penurunan yang persisten. Yusuf mengungkapkan, pada 2018 produksi beras nasional masih mencapai 33,9 juta ton namun di tahun 2023 turun menjadi hanya 30,9 juta ton.

“Jatuhnya produksi beras nasional banyak diklaim karena faktor iklim akibat el-nino yang bermula sejak Juni 2023 dan berlanjut hingga pertengahan tahun 2024 ini, yang menciptakan kekeringan di sebagian besar wilayah sentra padi,” ungkap Yusuf.

Baca juga: Jadi Polemik, Pengamat Minta Dugaan Kasus Mark Up Impor Beras Harus Diusut Tuntas

Dia menilai, tendensi kenaikan harga beras yang telah terjadi sejak 2022 membantah klaim bahwa kenaikan harga beras semata karena faktor el-nino. 

Yusuf meyakini, kenaikan harga beras yang persisten terjadi dalam 3 tahun belakangan memperlihatkan adanya masalah struktural yang serius.

“Bila di awal 2022 rata-rata harga beras tercatat hanya di kisaran Rp 11.750 per kg, maka di awal 2023 merangkak naik di kisaran Rp 12.650 per kg, di awal 2024 mencapai di Rp 14.550 per kg, dan kini di pertengahan 2024 telah mencapai kisaran Rp15.350 per kg,” tandas Yusuf.

Baca juga: Bapanas Minta Warga Hemat Pangan Agar Tak Banyak Impor Beras, Begini Tanggapan Akademisi

Hasil sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri menyatakan ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage atau denda beras impor Bapanas-Bulog yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.

Hal itu terjadi karena tidak proper dan komplitnya dokumen impor dan masalah lainya telah menyebabkan biaya demurrage atau denda beras impor Bulog-Bapanas senilai Rp294,5 miliar. Rincian berdasar wilayahnya adalah Sumut sebesar Rp22 miliar, DKI Jakarta Rp94 miliar, dan Jawa Timur Rp 177 miliar.