Menhub Budi Karya Minta Pelni Tingkatan Konektivitas Daerah 3TP
Kawasan 3TP selalu menjadi prioritas negara. Di tahun ini, pemerintah memberikan subsidi angkutan perintis sebesar Rp 4,1 triliun
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta PT Pelni untuk meningkatkan konektivitas antar pulau, khususnya yang menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP) serta kawasan Indonesia Timur.
"Saya berharap Pelni dapat meningkatkan konektivitas antar pulau sebagai wujud hadirnya negara dalam menyediakan moda transportasi laut, sehingga dapat menciptakan efisiensi biaya moda transportasi laut dari pulau-pulau 3TP menuju kota pelabuhan yang lebih besar," ujar Menhub dalam keterangannya, Jumat (2/8/2024).
Baca juga: Bandara Internasional Indonesia Jadi 17, INACA: Tingkatkan Konektivitas Transportasi Udara Nasional
Menhub Budi menyampaikan bahwa kawasan 3TP selalu menjadi prioritas negara. Di tahun ini, pemerintah memberikan subsidi angkutan perintis sebesar Rp 4,1 triliun, dengan Rp. 1,87 triliun untuk transportasi laut perintis.
Menurutnya, subsidi tersebut diharapkan dapat memberikan layanan perintis yang lebih baik kepada masyarakat. Terlebih, saat ini Pelni memiliki 26 kapal penumpang dan mengoperasikan 30 kapal perintis.
"Kami harap Pelni melakukan tugas ini dengan serius dan maksimal. Sebagai negara, kita harus bersaing dengan negara kepulauan lain. Indeks daya saing logistik kita harus ditingkatkan, diantaranya dengan kinerja dari Pelni," tutur dia.
Untuk itu, Menhub Budi meminta agar Pelni terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Dua hal yang disoroti Menhub adalah perbaikan sumber daya manusia (SDM) dan efisiensi energi bahan bakar kapal.
Selain itu, Menhub juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara regulator, operator, masyarakat dan seluruh stakeholder.
Dia meminta seluruh pihak dapat mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan pelayanan transportasi laut menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Realisasi Anggaran Kementerian Perhubungan Mencapai Rp13,73 Triliun hingga Mei 2024
"Pertama, SDM harus direformasi, kita membutuhkan SDM yang tangguh. Kedua, masalah penggunaan energi atau bahan bakar yang merupakan 50 persen dari biaya Pelni, harus diperhatikan dengan jelas. Kalau perhitungan bahan bakar melesat 5 persen bisa dipastikan Pelni rugi," ujarnya.
"Tapi sebaliknya, kalau bisa dihemat dan efisien, dari bahan bakar itu akan jadi pendapatan atau keuntungan," imbuhnya menegaskan.
