Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin menyampaikan seharusnya dana subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan.

Rachmat menerangkan, pemerintah menggelontorkan subsidi BBM hingga Rp 119 triliun per tahun. Kemudian, angka impor BBM menembus Rp 251 triliun selama rentang waktu dari 2019-2023.

Baca juga: Ekonom: Pernyataan Luhut Soal Pembatasan Subsidi BBM Subsidi Dapat Timbulkan Panic Buying

Dia menyatakan, dari angka tersebut masih banyak subsidi yang tidak tepat sasaran. Seharusnya, dana yang tidak tepat sasaran tersebut bisa digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, dan mengatasi kemiskinan.

"Harusnya buat penanganan kemiskinan, pendidikan, infrastruktur. Ini Rp 119 triliun rata-rata jadi asap," ujar Rachmat di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Baca juga: Sebut Ucapan Luhut dan Sri Mulyani Tak Sesuai, Anggota DPR Tanggapi Wacana Pembatasan Subsidi BBM

Saat ini, menurutnya, Indonesia impor bahan bakar 60 persen, meski sudah menggunakan minyak Fatty Acid Methyl Ester atau FAME, hingga palm oil.

"Kita menghabiskan devisa negara Rp 250 triliun rata-rata dalam lima tahun terakhir, dan kita subsidi," terangnya

Sedangkan, BBM menyumbang emisi gas rumah kaca dan polusi, termasuk pada impor LPG yang mencapai 80 persen. Karena itu, kualitas BBM mengikuti standar yang lebih besar.

Kualitss BBM dalam negeri banyak yang belum memenuhi standar sulfur EURO 4 atau 50 ppm. Saat ini, pemerintah tengah melakukan penghitungan, terkait hal tersebut.

"Kita untuk bangun sekolah, masalah stunting, untuk publik transportation , infrastruktur, makin berkurang, kalau kita selalu jadi asep," imbuhnya.