Jokowi Siapkan Prabowo-Gibran Strategi Kebijakan Jangka Pendek dan Menengah, Ini Isinya
Ruang fiskal perlu disediakan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyiapkan strategi jangka pendek dan menengah untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.
Masing-masing dari strategi itu memiliki tujuan yang berbeda.
Ia mulanya menjelaskan bahwa arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang.
"APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Jokowi saat berpidato tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025 Beserta Nota Keuangan, Jumat (16/8/2024).
Baca juga: Jokowi Bacakan Belanja Negara dalam APBN 2025 Rp 3.613,1 Triliun, Anggaran Pendidikan Capai Rp 722 T
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut reformasi struktural harus dilanjutkan; kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel harus dijaga; serta kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan harus ditingkatkan.
Dia bilang, desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang secara fleksibel.
Ruang fiskal perlu disediakan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.
Kebijakan Jangka Pendek
Dalam hal ini, fokusnya pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan, dan pemerataan antar daerah.
Pertama, program Makan Bergizi Gratis (MBG).
MBG diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.
"MBG akan dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," ucap Jokowi.
Kedua, program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, serta link and match pendidikan dengan dunia usaha.
Selain itu, pembangunan sekolah unggulan dan ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan.