Jadi Bos di Kementerian ESDM, Bahlil Janji Transparan Soal Tata Kelola Minerba di RI
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pihaknya akan transparan dalam hal tata kelola sumber daya mineral.
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pihaknya akan transparan dalam hal tata kelola sumber daya mineral.
Hal ini diungkapkan Bahlil usai dirinya dilantik menjadi Menteri ESDM yang baru, menggantikan Arifin Tasrif.
Menurut Bahlil, ia mengakui berbagai permasalahan kerap muncul dalam ruang lingkup tata kelola mineral dan batu bara di Tanah Air.
Baca juga: Bahlil: Izin Usaha Tambang untuk PBNU Sudah Rampung, Berikutnya PP Muhammadiyah
"Menyangkut minerba (mineral dan batubara) perbaikan yang sudah ada kita lanjutkan, yang belum baik kita perbaiki bareng-bareng dengan sistem yang transparan," ungkap Bahlil dalam acara Sertijab Jabatan Menteri ESDM di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, (19/8/2024).
"Saya tau, ini banyak yang mengeluh tentang barang ini, saya juga pusing kadang-kadang, tapi ya enggak apa-apa lah, kalau kita enggak pusing kan negara sudah aman, kalo kita masih pusing berarti negara ini masih butuh perbaikan," sambungnya.
Bahlil juga menegaskan, pihaknya bakal melanjutkan pekerjaan yang telah dibangun oleh Menteri ESDM sebelumnya.
"Kita lanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Arifin, pada kita semua dalam melanjuti program-program Pak Arifin di minerba," tukasnya.
Tak Hanya Minerba, Bahlil Juga Fokus Soal Kinerja Migas
Bahlil juga membeberkan, Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih periode selanjutnya yakni Prabowo Subianto, telah memberikan pesan khusus kepada dirinya.
Dirinya diminta untuk melanjutkan pekerjaan Menteri ESDM sebelumnya, Arifin Tasrif, khususnya membenahi produksi dan lifting minyak di Tanah Air.
Baca juga: Ekspresi Luhut saat Bahlil Dilantik Jadi Menteri ESDM Jadi Sorotan, LBP Tidak Happy?
Terutama, mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas untuk segera mengusahakan bagian Wilayah Kerja migas potensial yang menganggur (idle).
"Saya hanya fokus pada sisa waktu ini, perintah Bapak Presiden Jokowi dan Pak Presiden Prabowo, tadi saya sowan ke beliau, adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Arifin," ucap Bahlil.
"(Salah satunya) terkait dengan optimalisasi lifting minyak kita terhadap sumur-sumur idle, yang sudah diberikan oleh SKK Migas," sambungnya.
Untuk itu, dirinya akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan stakeholder terkait. Mulai dari Satuan Khusus Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), hingga perusahaan migas seperti Pertamina.
Bahlil mengungkapkan, pihaknya akan membuat kebijakan baru apabila permasalahan lifting migas disebabkan oleh regulasi.
"Jadi, Ibu Dirut Pertamina, kita harus bicara detail. Karena lifting kita turun terus, konsumsi naik, impor terus, barang kita ada," beber Bahlil.
"Kalau itu persoalannya di regulasi, kita harus ubah. Sweetener apa yang harus Negara berikan agar kita kompetitif," pungkasnya.