Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Gelombang PHK Tak Terbendung, 46 Ribu Buruh Jadi Pengangguran Baru, Jateng Terbanyak

Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak menyumbang angka PHK baru pada periode Januari-Agustus tahun ini.

Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Gelombang PHK Tak Terbendung, 46 Ribu Buruh Jadi Pengangguran Baru, Jateng Terbanyak
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, jumlah pengangguran baru akibat kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama Januari-Agustus 2024 mencapai 46 ribu. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, jumlah pengangguran baru akibat kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama Januari-Agustus 2024 mencapai 46 ribu.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, jumlah pastinya mencapai 46.240 pekerja.

Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak menyumbang angka PHK baru pada periode Januari-Agustus tahun ini.

"Jawa tengah nomor satu. Agustus masuk nomor satu Jawa Tengah. Jawa Tengah, diikuti DKI Jakarta, lalu Banten," kata Indah ketika ditemui di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Indah Anggoro Putri __OK
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Sektor bisnis yang paling banyak mengalami PHK adalah industri manufaktur, tekstil, industri pengolahan, garmen, dan alas kaki "Kalau di DKI Jakarta kebanyakan jasa. Restoran, kafe. Itu jasa banyak," ujar Indah.

Sebelumnya, menurut Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, angka PHK yang disebutkan Kemnaker bisa saja berbeda dengan realita yang ada di lapangan.

BERITA REKOMENDASI

Hal itu terjadi karena banyak perusahaan tidak melaporkan jumlah pekerja yang mereka PHK ke kantor Dinas Tenaga Kerja setempat.

"Biasanya sudah ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja di internal sehingga tidak ada pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja," ungkap Mirah dalam pernyataannya, Minggu (11/8/2024).

Contohnya seperti data Januari-Juni 2024, di mana Kemnaker mencatat jumlah buruh yang menjadi korban PHK sebanyak 32.064.

Baca juga: Serikat Buruh: UU Cipta Kerja Biang Kerok Badai PHK di Industri Tekstil

Namun, Mirah meyakini data yang sesungguhnya bisa 2 kali lebih besar dari jumlah tersebut, sekitar 62 ribu orang.

Ia melanjutkan, banyak juga pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, hal ini berpengaruh dengan data yang digunakan oleh pihak Kementerian.

Karena pihak Kementrian Ketenagakerjaan selalu menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan klaim dari buruh terhadap Jaminan Hari Tua (JHT) yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas