Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta tambahan pagu anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 889 miliar.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, pagu anggaran Kementerian Investasi tahun 2025 sebesar Rp 681,88 miliar dari rencana kebutuhan anggaran senilai Rp 1,57 triliun. Artinya ini hanya 43,39 persen dari pembiayaan.

"Mungkin saya tidak bacakan satu-satu tetapi itulah angka yang saat ini disetujui sebesar Rp 681,88 miliar," ujar Rosan saat Raker bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (3/9/2024).

Berdasarkan paparan, anggaran senilai Rp 889 miliar itu terdiri dari anggaran untuk operasional dan non operasional dalam lingkup sekretariat utama senilai Rp 190 miliar. Kemudian anggaran pengembangan iklim penanaman modal sebesar Rp 56 miliar. Anggaran untuk deputi promosi penanaman modal sebesar Rp 213 miliar.

Anggaran deputi kerja sama penanaman modal sebesar Rp 15 miliar, deputi pelayanan penanaman modal Rp 35 miliar, deputi pengendalian pelaksanaan penanaman modal Rp 118 miliar, deputi perencanaan penanaman modal Rp 79 miliar, deputi hilirisasi investasi strategis Rp 48 miliar dan deputi teknologi informasi penanaman modal Rp 130 miliar.

Sebelumnya Rosan juga menyebut pagu anggaran Kementerian Investasi pada tahun 2025 sebesar Rp 681,88 miliar dinilai kecil dan kurang bisa memenuhi kebutuhan anggaran tahun 2025 senilai Rp 1,57 triliun.

Menurutnya, anggaran tersebut menurun 44,53 persen jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp 1,23 triliun.

"Sementara apabila kita bandingkan dengan alokasi anggaran 2024 yang dimana adalah Rp 1,23 triliun terdapat penurunan anggaran kurang lebih 44,5 persen, jadi mengalami penurunan yang cukup sangat signifikan," terangnya.

Baca juga: Kementerian Investasi Terbitkan 7 Juta Nomor Induk Berusaha Lewat OSS, Didominasi Usaha Mikro

Rosan mengatakan, pagu anggaran tahun 2025 dengan nilai Rp 681,88 miliar itu hanya bisa mencakup kegiatan rutin seperti belanja gaji, operasional kantor Kementerian Investasi/BKPM. Sedangkan menurutnya, jumlah pagu tersebut dinilai sulit untuk bisa mencapai target investasi tahun 2025.

"Untuk mencapai target realisasi investasi ini pembiayaan pada unit eselon pertama yang terdiri dari kedeputian perencanaan, hilirisasi, pengembangan, promosi kerjasama, pelayanan pengadaan pelaksanaan, teknologi informasi yang dimana untuk penyempurnaan OSS dan sekretariat tidak akan berjalan dengan efektif," ungkapnya.

Rosan menjelaskan, jumlah pagu anggaran yang dinilai kurang itu bakal menimbulkan konsekuensi lantaran terbatasnya pembiayaan untuk kegiatan peningkatan perencanaan, hilirisasi dan promosi penanaman modal.

Baca juga: Kementerian Investasi Klaim Serangan Ransomware ke Server PDN Tak Ganggu Sistem OSS BKPM

"Termasuk ini akan berpengaruh kepada sembilan IPC kita yang berada di luar negeri keberadaannya karena ini akan menjadikan tidak efektif dan tidak efisien, bahkan bisa terjadi kita untuk mereview ulang keberadaan dari IPC yang berada 9 negara ini," tutur Rosan.

Bahkan, kata Rosan hal itu juga bakal berdampak pada tidak tercapainya pertumbuhan perekonomian yang disebabkan oleh rendahnya realisasi investasi.

"Karena berdasarkan rancangan awal rencana kerja pemerintah 2025 target realisasi investasi dicanangkan sebesar Rp 1,905 triliun menjadi akan sangat sulit dicapai," ucap dia.

"Jadi mengalami peningkatan dari Rp 1,650 triliun menjadi Rp 1,905 triliun dan tentunya ini akan berdampak kepada penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan pelayanan kepada pelaku usaha dan yang lain-lain," sambungnya.