Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyampaikan daya beli masyarakat anjlok, mempengaruhi omzet para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ikut terjun.

Saat ini, perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada triwulan I-2024 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen year on year (yoy) dan 5,05 persen pada triwulan II-2024 (BPS), di mana kondisi Indonesia ini diatas perekonomian global yaitu 3,2 persen pada 2024. Dari survei Data Indeks BRI dilaporkan bahwa indeks bisnis UMKM justru menurun sejak triwulan III tahun 2024.

"Hal ini lantaran daya beli masyarakat anjlok dan menyebabkan omzet UMKM turun mengakibatkan kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) UMKM meningkat di atas 4 persen. Ini tak bisa dianggap sepele," ujar Teten dalam keterangannya, Kamis (5/9/2024).

Baca juga: Berkontribusi 61 Persen pada Perekonomian RI, Pertumbuhan Sektor Ritel dan UMKM Terus Didorong

MenKopUKM menyampaikan, hal tersebut menjadi landasan bagi pentingnya penyiapan program restrukturisasi yang diusulkan, sehingga UMKM bisa melakukan penundaaan pembayaran cicilan, keringanan bunga, hingga penghapusan kredit macet.

Upaya tersebut harus dipercepat termasuk kemudahaan pembiayan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia juga telah meminta Menko perekonomian agar Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai mandatory kepada bank maupun koperasi penyalur KUR.

"Tugas kita berat. Karena hari ini industri terus menurun, sejak 2008 terjadi industrialisasi menjadi tekanan terhadap UMKM, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Banyak UMKM membuka usaha sendiri-sendiri dan usahanya sama. Di sini ibaratnya kue ekonomi sedikit tetapi pembaginya banyak," kata Menteri Teten.

Selanjutnya yang menjadi beban adalah pendapatan per kapita Indonesia saat ini yang masih rendah, di mana untuk bisa menjadi negara maju, targetnya harus mencapai 30.000 dolar AS kapita per tahun pada 2045.

"Target 30.000 dolar AS ini sulit tercapai bahkan dalam 20 tahun ke depan, kalau 97 persen lapangan kerja UMKM dan 99 persennya adalah unit usaha mikro," katanya.

Baca juga: Manfaatkan Momen BRI Liga 1, Omzet UMKM Penjual Gorengan Turut Meningkat Hingga Dua Kali Lipat

Maka, MenKopUKM menegaskan perlunya mentransformasikan UMKM agar lapangan kerja lebih berkualitas. Melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UMKM masih memiliki harapan adanya dorongan relokasi perusahaan atau investasi manufaktur datang ke Indonesia.

Saat ini, ujar Teten, cenderung masih belum maksimal. Dengan perkembangan teknologi smart factory dan IoT (Internet of Things) juga menyebabkan relokasi tidak terjadi.

“Rata-rata pabrik besar berinvestasi di Indonesia hanya enam orang yang bekerja, penyerapan lapangan kerja tak maksimal. Di sini bukan banyaknya lapangan kerja, justru produk consumer good-nya yang membanjiri pasar dalam negeri hingga 60 persen. Begitu masuk Indonesia impornya sebagian malah penyelundupan,” ucap MenKopUKM.

Menteri Teten menegaskan, pengembangan UMKM jangan hanya melahirkan pesaing baru, tetapi harus menciptakan ekonomi baru. Caranya, dengan banyak menggali potensi daerah apakah hasil kebun, tani, tambang atau kelautan yang bisa diolah dengan menggunakan teknologi. Menghasilkan barang setengah jadi dan menyuplai market luar negeri menjadi bagian supply chain dunia.

“KemenKopUKM juga terus berupaya agar UMKM terus berkembang melalui pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) untuk membangun industri berbasis UMKM,” ujarnya.