Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Indonesia memiliki total lahan perkebunan kelapa sawit kurang lebih 16 juta hektar dengan sekitar 41 persen diantaranya dimiliki oleh pekebun swadaya yang dikelola masyarakat.

Namun setiap tahunnya lahan perkebunan sawit swadaya hanya mampu memproduksi 2-3 ton Crude Palm Oil (CPO) per-hektar per-tahun.

Angka ini jauh dari rata-rata produksi Perusahaan BUMN dan Swasta yang mencapai 6-8 ton CPO per-hektar per-tahun.

Produktivitas dan juga daya saing hasil pekebun swadaya menjadi isu yang membayangi bisnis sawit swadaya. Berangkat dari isu ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membuat Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit.

Berada di bawah Kementerian Keuangan, BPDPKS memiliki tugas pengelolaan dan pendanaan program-program pemerintah terkait kelapa sawit.

Isu mengenai keterampilan pekebun swadaya menjadi latar belakang program Pengembangan Sumber Daya Perkebunan Kelapa Sawit yang dilaksanakan BPDPKS setiap tahun.

Program yang rutin dilaksanakan ini menyasar berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis Perkebunan kelapa sawit swadaya seperti pekebun, pengurus koperasi (KUD) hingga perangkat pendamping daerah, dimana peserta pelatihan diundang berdasar Data Rekomendasi Teknis (rekomtek).

Kepala Divisi Program Pelayanan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Arfie Thahar, mengatakan program pengembangan SDM terbagi menjadi dua, yakni pelatihan dan beasiswa.

"Pelatihan sendiri bertujuan untuk peningkatkan keterampilan dan kompetensi dari para pekebun untuk menjalankan Good Agricultural Practices," tutur Arfie dalam keterangan resmi, Jumat (6/9/2024).

Hingga tahun 2024, sudah lebih dari 18.000 pekebun mendapatkan pelatihan dan lebih dari 6.000 anak mendapatkan beasiswa. Sepanjang tahun 2021-2024 pendanaan bagi pelatihan dan beasiswa ini meningkat 50 persen setiap tahun.

Baca juga: Ekspor Industri Sawit Anjlok, Kontribusi Devisa Per Mei Rp151 Triliun

"Dengan peningkatan pendanaan ini diharapkan semakin banyak pekebun yang bisa merasakan manfaatnya. Program ini menjadi langkah kami mempersiapkan SDM berkualitas yang sanggup menghadapi tantangan bisnis," ucap Arfie.

Di tahun 2024 sendiri, BPDPKS mengeluarkan dana untuk mengadakan pelatihan bagi 6.437 peserta dan beasiswa bagi 3.000 penerima.

Peserta pelatihan terbagi dalam berbagai kelas pelatihan yang terdiri 11 jenis pelatihan, mulai dari pelatihan teknis seperti Budidaya Tanaman Kelapa Sawit atau Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkebunan, hingga pengembangan bisnis seperti Informasi Pasar dan Promosi, serta Manajemen dan Administrasi Keuangan.

Baca juga: Bernilai Ekonomis, Tandan Kosong Kelapa Sawit Jadi Campuran Energi Primer di PLTU Sintang

Untuk penyelenggaraan pelatihan, BPDPKS bekerjasama dengan 15 penyedia jasa pelatihan dan pengembangan yang melaksanakan pelatihan dalam periode April-September 2024.

LPP Agro Nusantara menjadi satu dari 15 penyelenggara pelatihan yang bekerjasama dengan BPDPKS, dipercaya untuk menyelenggarakan 43 kelas pelatihan bagi 1.339 peserta yang berasal dari 7 provinsi penghasil sawit di Indonesia. Jumlah ini setara dengan 21 persen dari total data rekomtek peserta pelatihan.

"Kontribusi LPP Agro Nusantara untuk program ini terus meningkat setiap tahunnya. Tahun lalu BPDPKS mempercayakan 876 peserta dan tahun 2024 meningkat di angka 1.339 peserta," ungkap SEVP Operation LPP Agro Nusantara Pugar Indriawan.

Secara data, penyelenggaraan pelatihan LPP Agro Nusantara terus meningkat setiap tahunnya. Selain jumlah peserta, peningkatan juga terlihat di jumlah kelas dan lokasi pelaksanaan pelatihan.

Tahun 2023, kelas yang berjalan sebanyak 28 kelas di 4 provinsi, sedangkan tahun 2024 pelatihan dilaksanakan di 7 provinsi. Dengan kelas terbanyak di Provinsi Riau sejumlah 23 kelas berjalan.

"Selain pengetahuan teknis, pengembangan bisnis harus menjadi mindset baru pekebun. Bisnis yang dikelola dengan baik dan meningkat skalanya tentu harus segera dimulai," jelas Pugar.