Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, anggaran belanja Kementerian/Lembaga (KL) mengalami perubahan dari Rp 1.094 triliun menjadi Rp 1.160 triliun dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyatakan, perubahan itu terjadi setelah pertemuan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono pada Senin (9/9) siang.

"Jadi ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan, ini summary-nya bapak-bapak pemimpinan, ibu-bapak. Jadi untuk belanja KL yang tadinya di raker banggar terakhir itu Rp 1.094,66 triliun, itu hasilnya menjadi Rp1.160,08 triliun. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan," kata Isa saat Raker bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (10/9/2024).

Baca juga: Kalau Ekonomi RI Mau Tumbuh 8 Persen, Siapkan Dulu Anggaran 3.905 Triliun di APBN 2025

Isa menyatakan, belanja non KL mengalami perubahan dari Rp 1.606 triliun menjadi Rp 1.541 triliun atau terjadi pergeseran anggaran belanja dari non KL terhadap anggaran belanja untuk KL.

"Dengan sendirinya belanja non-KL dari sebelumnya Rp1.606,8 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun. Dengan rincian untuk program belanja non-KL praktis tidak ada perubahan, kecuali tentunya belanja lainnya berkurang. Karena sebagian juga kita geser ke belanja KL dari Rp 556,7 triliun menjadi Rp 491,2 triliun," paparnya.

Di sisi lain, Isa juga menjelaskan untuk belanja non K/L sebesar Rp1.606,8 triliun dengan rincian program pengelolaan utang Rp552,9 triliun akan meliputi untuk memenuhi kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Kemudian meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali, komposisi utang yang optimal dan pengadaan di waktu yang tepat untuk memperoleh bunga paling efisien dan pengendalian pinjaman.

Selanjutnya program pengelolaan belanja hibah mencapai Rp202,7 miliar yang meliputi beberapa kebijakan antara lain, pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tatarakan global, dukungan pelaksanaan diplomasi termasuk diplomasi ekonomi dan penguatan engangement dengan development partners Internasional.

"Untuk program pengelolaan subsidi sebesar Rp307,9 triliun, ada beberapa kebijakan yang kami ingin sampaikan, melanjutkan pemberian subsidi tepat untuk minyak solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg. Melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG taruh 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat," jelas Isa.

Adapun sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono, menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin (9/9/2024) kemarin.

Mengutip unggahan akun media sosial Instagram Sri Mulyani @smindrawati, kunjungannya itu tak lain adalah untuk melaporkan terkait Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Senin siang sampai sore hari ini, saya bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Terpilih @prabowo," kata Sri Mulyani dikutip Selasa (10/9/2024).

Pada masa transisi pemerintahan ini bendahara negara menjelaskan bahwa nantinya, outlook dari pelaksanaan APBN tahun 2024 akan ditutup dibawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Dengan demikian beliau mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan," tegasnya.

Selain itu, Menkeu Sri Mulyani juga turut membahas terkait perkembangan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 yang masih di bahas di DPR RI.

Terlebih menyoal beberapa program usulan dari Presiden terpilih Prabowo dan anggaran yang perlu disiapkan.

"Arahan beliau sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam Pemerintahan Baru 2024-2029," tuturnya.

"Excellent and very fruitful discussions," imbuhnya menegaskan.