Penurunan ini terjadi dari sekitar 22 persen di tahun 2010-an awal, sekarang hanya 18 persen saat ini.

Praktis, tidak ada pembangunan pabrik secara masif di zaman Presiden Jokowi, sebaliknya malah yang jamak terjadi adalah PHK.

"Dampak yang paling saya khawatirkan adalah peningkatan jumlah pengangguran dimana ketika tidak ada permintaan yang kuat, produksi cenderung melambat."

"Perusahaan akan memangkas produksi, terbukti IPM melemah. Pertumbuhan ekonomi bisa melambat dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat semakin jauh," urainya.

Nailul berpendapat, Pemerintah harus pintar membuat kebijakan yang cenderung mempunyai dampak negatif terhadap konsumsi rumah tangga.

Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah, pembatalan rencana kenaikan tarif PPN tahun depan. Lalu, Pembatasan pertalite harus dilakukan secara matang dengan melihat unsur keadilan bagi penerima subsidi.

"Kemudian kebijakan tarif PPN ke 12 persen saya rasa juga patut dibatalkan. Lalu, berikan subsidi untuk KRL sehingga kelas menengah tidak semakin terhimpit. Kemudian bisa juga melalui kebijakan perpajakan dengan penurunan batas PTKP," paparnya.

Sebagian artikel ini dikutip dari Kontan