Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus menggenjot pertumbuhan nominal produk domestik bruto (PDB) yang tinggi sebagai upaya menjaga level rasio utang Indonesia.

Tercatat, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2024 sebesar 408,6 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 2,7 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 0,2% (yoy) pada triwulan I 2024.

Peningkatan tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah selalu melakukan pengelolaan utang yang bijaksana dan pastinya juga akan dilakukan pemerintahan ke depan.

Baca juga: Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp 800 Triliun, Pengamat Ekonomi Beri Masukan untuk Prabowo-Gibran

"Pemerintah juga fokus pada pengurangan risiko utang dengan mengurangi rasio utang dalam mata uang asing dan penggunaan natural hedging,” kata Suahasil saat investor gathering BRIDS Roundtable dengan tema Kupas Tuntas APBN 2025: Strategi Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, dikutip Rabu (11/9/2024).

Suahasil menekankan, peran APBN sebagai shock absorber, seperti yang ditunjukkan selama pandemi COVID-19, di mana pemerintah tidak dapat mengorbankan pertumbuhan domestik demi kesehatan anggaran.

Dalam hal stabilitas dan volatilitas anggaran, kata Suahasil, pemerintah meyakini mempertahankan pertumbuhan PDB riil pada 5% akan memastikan stabilitas dan mengurangi volatilitas jangka pendek, yang mengarah pada konsolidasi fiskal lebih lanjut dan peningkatan kesehatan anggaran.

Pada kesempatan yang sama, Suahasil juga menyinggung tentang isu kelas menengah yang sedang ramai dibahas oleh publik.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir.

"Fokus dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selama 10 tahun terakhir adalah untuk mengeluarkan orang dari kelompok yang berada di garis kemiskinan maupun yang rentan miskin, menuju ke kelompok yang lebih tinggi seperti kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah,” jelas Suahasil.

Menanggapi pemaparan Suahasil, Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Laksono Widodo menyampaikan, perusahaan menilai anggaran yang diusulkan tahun 2025 berfokus kepada kelancaran transisi, yang memungkinkan integrasi langsung antara inisiatif dan agenda penting pemerintah baru sembari memastikan keberlanjutan proyek-proyek utama.

“Jelas bahwa pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi kelas menengah dan berkomitmen untuk mengatasinya. Bagi pemerintahan yang akan datang, kuncinya adalah berhasil meluncurkan program-program unggulan baru sambil mengelola kebijakan pajak yang memengaruhi kelas menengah dengan cermat,” tutur Laksono.