Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti masalah fiskal utama selama satu dekade pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan.

"Kebijakan fiskal selama satu dekade terakhir tidak menunjukkan perbaikan yang substansial dalam memperkuat basis ekonomi nasional," kata Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar dalam acara Diskusi Publik secara virtual, Kamis (12/9/2024).

Media mengatakan, Celios mengidentifikasi masalah tersebut dalam laporan 10 Lubang Fiskal Warisan Pemerintahan Joko Widodo yang di dalamnya meliputi masalah stagnasi pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen.

Baca juga: Pembangunan IKN Memakan Waktu 10-20 Tahun, Jokowi Sebut Prabowo Akan Percepat

"Selama 10 tahun maka kita menemukan banyak fakta mencengangkan soal berbagai tantangan fiskal yang dihadapi serta kekacauan yang luar biasa dalam tata kelola fiskal Indonesia," kata dia.

"Jokowi pada hari ini mewariskan fiskal APBN yang sangat berat APBN kita tidak mewah, jadi Jokowi tidak hanya mewariskan anaknya tetapi juga kekacauan yang luar biasa dalam tata kelola fiskal di Indonesia," sambungnya.

Baca juga: Jokowi Minta Maaf Bila Saat Kunjungan Kerja Lupa Menyalami Pangdam Atau Kapolda

Media mengatakan, pelebaran defisit anggaran sebesar 171,82 persen dari Rp 226,69 triliun menjadi Rp 616,19 triliun. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mengalami kenaikan signifikan dari 24,7 persen pada 2014 menjadi 39,13 persen pada 2023.

Sementara rasio pajak terhadap PDB menurun drastis dari 13,7 persen di tahun 2014 menjadi 10,1 persen pada 2024.

"Ini fakta pertama yang kita lihat hari ini betapa tax rasio kita menurun tajam dan ini paling rendah sepanjang sejarah. Jadi pendapatan kita menurun pengeluaran banyak ambisi Jokowi aneh-aneh dan ini kemudian ditutup dengan utang jadi kita bayar pajak paling banyak itu ya tetapi belanja pemerintah pusatnya itu buat bayar bunga utang," terangnya.

"Dan faktanya kita juga nggak bisa lepas dari kondisi ekonomi politik kita hari ini ya penurunan pajak ini juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh oligarki yang ada di sekitar pemerintahan Joko Widodo," papar dia.

Dikatakan Media, berdasarkan temuan Celios pembiayaan utang selalu di atas 75 persen dari total pembiayaan anggaran selama 10 tahun terakhir, sedangkan pembiayaan investasi tidak pernah lebih dari 17,5 persen.

Menurutnya, ini menunjukkan negara terlalu bergantung pada utang dan minim investasi produktif yang dapat meningkatkan risiko fiskal dalam jangka panjang.

Selain itu, alokasi anggaran untuk pertahanan dan keamanan cenderung meningkat, bahkan melebihi anggaran kesehatan pada puncak pandemi COVID-19 di 2020.

"Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai prioritas anggaran yang belum optimal untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan," ungkapnya.