Wamentan: Program Makan Bergizi Gratis Jangan Pakai Susu Kedelai karena Impor Sudah Tinggi
Selama ini 90 persen dari total kebutuhan kedelai dalam negeri diimpor dari luar negeri setiap tahunnya.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Choirul Arifin
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyarankan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggunakan susu kedelai karena impor kedelai Indonesia sudah tinggi.
Kebutuhan konsumsi kedelai Indonesia tinggi dan dipenuhi oleh kedelai impor.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di 2023 Indonesia mengimpor 2,27 juta ton kedelai. Setiap tahunnya Indonesia membutuhkan kedelai sebesar 2,5 juta ton.'
Jadi selama ini 90 persen dari total kebutuhan kedelai dalam negeri diimpor dari luar negeri setiap tahunnya.
"Kita sih kalau bisa jangan susu kedelai kalau memang mungkin (masih banyak berasal dari) impor ya. Kita cari sumber protein yang lain," kata Sudaryono kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (13/9/2024).
Menurut dia, akan merugikan jika Indonesia harus mengimpor komoditas untuk memenuhi kebutuhan MBG.
Sudaryono menyebut lebih baik susu disubstitusi dengan pangan lainnya yang sama-sama mengandung protein. Menurut dia, inti dari program MBG ini adalah pemenuhan gizi untuk anak-anak sekolah.
"Maka kita jangan sampai demi Makan Bergizi Gratis, kemudian semua bahan makanan impor," ujar Sudaryono.
"Yang penting kan bukan barangnya, yang penting adalah nilai gizinya, disubstitusi dengan telur, dengan ayam, dengan ikan, sehingga nilai gizinya jadi tetap sama," sambungnya.
Dalam program MBG ini, Sudaryono menyebut Kementan hadir untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan melalui produksi yang cukup.
Baca juga: Persediaan Kedelai Bulog Kritis, Ini yang Diandalkan Produsen Tempe dan Tahu
Dengan Badan Gizi Nasional yang akan menjalankan programnya, Kementan akan memastikan produksi mulai dari susu, daging sapi, daging ayam, ikan, telur, beras, sayur, dan buah bisa mencukupi.
"Kita memastikan produksi karena salah satu kewajiban Kementerian Pertanian ini adalah produksi pertanian," pungkas Sudaryono.