TRIBUNNEWS.COM - Mulusnya transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuju periode kepemimpinan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dinilai jadi modal pondasi ekonomi yang kuat.

Hal itu dikatakan Direktur Sekolah Kajian Stratejik Global/Pengamat Ekonomi UI, Athor Subroto.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di level 5 persen merupakan indikasi ketahanan ekonomi yang baik.

Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi telah membangun pondasi kuat melalui program hilirisasi.

Hal itu memungkinkan Indonesia bertahan dan tumbuh di tengah dinamika global.

"Kita menjadi negara yang berkembang cukup baik karena adanya fondasi yang multiplier effectnya itu ditarik seperti halnya program hilirisasi untuk menjaga proses ekonomi terjadi di dalam sehingga multipliernya semakin besar," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (25/9/2024).

Athor Subroto juga menyoroti transisi yang lancar dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Presidem terpilih, Prabowo Subianto sangat penting agar keberhasilan awal pemerintahan baru bisa segera tercapai dan diterapkan.

"Komitmen adanya transisi yang halus dari pemerintah Jokowi ke Prabowo adalah hal baik sehingga quick win pemerintahan mendatang bisa berjalan dengan cepat karena itu hal yang harus disegerakan untuk dilaksanakan," jelas Athor.

Sementara itu, Pengamat Politik Ekonomi Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago menambahkan pendekatan harmonisasi yang diterapkan Presiden Jokowi perlu dicontoh oleh Prabowo.

"Pendekatan pemerintahan Presiden Jokowi bisa dicontoh oleh Prabowo, yakni dengan pendekatan yang soft, bagaimana dia merangkul semua kompetitor politiknya sehingga terlibat di dalam kabinetnya," jelasnya.

Faisyal juga mengapresiasi selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, program hilirisasi telah memberikan dampak positif dan harus didukung oleh pemerintahan selanjutnya. 

Baca juga: Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Didorong Beradaptasi, Berinovasi dan Berkolaborasi 

"Kita apresiasi kepada Presiden Jokowi memimpin 10 tahun. Program dapat dirasakan semuanya, terutama hilirisasi dan perlu didukung dengan pemerintah selanjutnya," sambungnya.

Faisyal juga menegaskan masa transisi pemerintahan penting untuk mencegah tumpang tindih kebijakan dan memastikan program berjalan lancar hingga kabinet baru terbentuk, demi keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

"Di masa transisi ini sangat penting, supaya tidak ada tumpang tindih kebijakan sehingga seluruh program bisa berjalan dengan baik. Maka transisi ini harus dilakukan sampai kabinet baru terbentuk," pungkasnya.

Keberlanjutan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pencapaian yang telah diraih tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Diketahui, Presiden Jokowi akan mengakhiri jabatannya pada 20 Oktober 2024 mendatang.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)