Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengeklaim, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melindungi harga monopoli avtur di Indonesia. Sehingga harga tiket pesawat domestik masih melambung tinggi.

Menurut Menhub Budi, penjualan avtur di Indonesia berbeda dengan negara lain yang menggunakan multi provider.

"Saya langsung menunjuk bahwa satu provider membuat harga monopoli. Harga monopoli itu saya buka, dilindungi oleh BPH Migas tolong ditulis gede-gede," kata Budi konferensi pers Capaian Kinerja Infrastruktur Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi di Gedung Kemenhub, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Bahkan Menhub Budi menyebut usulannya soal bahan bakar pesawat atau avtur yang seharusnya dikelola secara multi provider ini tidak dimonopoli tidak digubris oleh BPH Migas.

Baca juga: Klarifikasi Pernyataan KPPU, Pertamina Patra Niaga Bantah Tuduhan Monopoli Avtur di Indonesia

"Besok datang ke BPH Migas, tanya kepada mereka, saya sudah soft saya sudah sudah rapat dengan Pak Luhut rapat itu tidak dilaksanakan," terangnya.

Kemudian, Menhub Budi menyatakan bahwa pajak atas sparepart pesawat itu dikenakan pajak. Sehingga ini juga menjadi penyebab tarif tiket pesawat domestik tak kunjung menurun.

"Pajak atas spare part, spare part itu dipajakin Singapura tidak dipajakin. Jadi semua pesawat itu datanglah ke Singapura termasuk pesawat kita iya kan? Malaysia juga nah bayangkan kalau kita punya 400 power sana. Saya juga akhirnya juga ada cost, lapangan kerja dan sebagainya," ucap Menhub Budi.

"Nah ini katanya sih hampir selesai, katanya harus diselesaikan. Apabila dua ini selesai itu pesawat bisa turun 10 persen," imbuhnya menegaskan.

Selain itu, menyoal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen juga berpengaruh terhadap tarif tiket pesawat.

"Yang lain adalah PPN. PPN di pesawatnya kena 10 persen modal yang lain enggak kena," jelasnya.